Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Minat Investasi di IKN Naik Pesat

Minat Investasi di IKN Naik Pesat

  • calendar_month Selasa, 29 Nov 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Minat investasi di Ibu Kota Negara (IKN) meningkat signifikan setelah dilakukannya jajak pasar atau (market sounding) oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

“Setelah jajak pasar, minat investor memang berkembang luar biasa. Investor yang menghubungi kami, tepatnya 39 kali lipat dari area yang memang kami siapkan untuk investasi pada tahap pertama. Saya garis bawahi, tahap pertama ya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” kata Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 28 November 2022.

Bambang menyampaikan, minat para investor telah terlihat sebelum adanya jajak pasar. Kepala Badan Otorita menyebut, saat pihaknya bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melakukan pre-market sounding, permintaan investasi mencapai 25 kali lipat dari area yang disiapkan.

“Sebelum jajak pasar itu antara kavling-kavling yang tersedia, area-area, zona-zona yang tersedia di IKN, ada permintaannya 25 kali lipat dari apa yang kita bisa sediakan di area, terutama di kawasan inti pusat pemerintahan, spesifiknya di area 1A,” ungkapnya.

Menyikapi tingginya minat investasi tersebut, Presiden Joko Widodo meminta pembukaan area-area di IKN untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A. Area ini adalah wilayah tempat Istana Kepresidenan dan sejumlah kementerian nanti berlokasi.

Area Baru

“Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat,” imbuhnya.

Bambang menjelaskan, pemerintah tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah KIPP saja, melainkan juga di area lainnya. Sejumlah wilayah tersebut antara lain wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan.

“Intinya, arahan Presiden adalah membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN,” ucapnya.

“Insyaallah ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan. Dengan begitu, tahun depan akan lebih terlihat lagi. Lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun. Sehingga pada tahun 2024 manakala Bapak Presiden upacara di IKN tentu bisa melihat perkembangan yang ada di lapangan,” pungkasnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menko PMK Nilai Program BSPS Realisasikan Hunian Layak

    Menko PMK Nilai Program BSPS Realisasikan Hunian Layak

    • calendar_month Minggu, 30 Jun 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyerahkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Program ini sebagai upaya mendukung program Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) dan stunting pada tahun 2024 sebanyak 10.848 unit yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. “Program BSPS […]

  • Obituari, Ini Pemikiran Prof Arief Sabaruddin Sebelum Tutup Usia

    Obituari, Ini Pemikiran Prof Arief Sabaruddin Sebelum Tutup Usia

    • calendar_month Rabu, 13 Des 2023
    • 0Komentar

    “Tulisan ini adalah pemikiran Prof. Dr. Ir. Arief Sabaruddin CES via pesan WhatsApp kepada saya pada pukul 08.00 WIB, Senin, 11 Desember 2023. Hanya berselang sehari sebelum beliau tutup usia pada Selasa, 12 Desember 2023,” tutur Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto. Mari kita simak gagasan Direktur Utama PPDPP ini tentang solusi menyikapi […]

  • properti terpadu di bekasi

    Pengembang Ini Serius Bangun Properti Terpadu di Bekasi

    • calendar_month Jumat, 4 Jul 2025
    • 0Komentar

    BEKASI – Buktikan komitmen dan keseriusan dalam mengembangkan proyek properti terpadu di Bekasi, PT Kota Bintang Rayatri, perusahaan properti yang tergabung dalam Agra Nusa Group, meresmikan pembukaan marketing gallery terbaru di kawasan Grand Kota Bintang (KotBin) Bekasi. Dalam acara pembukaan Marketing Gallery KotBin, Direktur KotBin Suryadi mengatakan kehadiran marketing gallery ini merupakan bagian dari strategi jangka […]

  • Rp 75 Triliun, Alokasi Infrastruktur Digital di APBN

    Rp 75 Triliun, Alokasi Infrastruktur Digital di APBN

    • calendar_month Sabtu, 11 Des 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah terus mendorong transformasi digital melalui investasi di bidang infrastruktur digital. Hal ini tercermin dari total alokasi APBN untuk infrastruktur digital sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang yakni sebesar Rp 75 triliun. “Dari tahun 2019, (investasi di bidang infrastruktur digital) sebesar Rp 7 triliun. Jumlahnya naik menjadi Rp 10 triliun pada tahun 2020. […]

  • Pemerintah Waspadai Risiko Keuangan Global

    Pemerintah Waspadai Risiko Keuangan Global

    • calendar_month Selasa, 22 Mar 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kendati kondisi pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut, Pemerintah harus mewaspadai eskalasi risiko global yang memicu tekanan pasar keuangan global. Upaya normalisasi perekonomian di Negeri Paman Sam serta memanasnya tensi Rusia versus Ukraina menjadi isu global yang patut diwaspadai. “Beberapa waktu lalu kita dengar adanya kemungkinan percepatan normalisasi moneter di Amerika Serikat. Kemudian, meningkatnya tensi […]

  • Prabowo larang pertek

    Prabowo Larang Kementerian Terbitkan Pertek

    • calendar_month Rabu, 9 Apr 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus peraturan teknis (pertek) yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Ditegaskannya saat tanya jawab dengan ekonom dan pengusaha pada Sarasehan Ekonomi di Jakarta, Selasa, 8 April 2025, bahwa regulasi yang berlaku cukup dengan keputusan presiden (keppres). “Perizinan saya minta ya, Menteri-menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta […]

Translate »
expand_less