Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Pancasila Dasar Pembangunan Perumahan

Pancasila Dasar Pembangunan Perumahan

  • calendar_month Sabtu, 4 Jun 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan dasar dari pembangunan perumahan di Indonesia. Aplikasi dari nilai-nilai Pancasila yang merupakan pondasinya dapat dilihat dari perumahan.

“Untuk itulah saya berani mengatakan Pancasila dan perumahan itu erat. Justru aplikasinya Pancasila ya di perumahan. Kalau kita ingin membangun pondasi Pancasila dengan benar, perlu diperhatikan perumahannya. Kita perlu membangun perumahan ini berazaskan Pancasila,” terang Kepala Subdit Rentek Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK), Kreshnariza Harahap dalam Webinar perkim.id SERI #31/”Ingin Cepat Punya Rumah?”, Kamis, 2 Juni 2022.

Kreshnariza menjelaskan, dasar hukum perumahan tidak hanya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28a. Pancasila juga menjadi dasar dari perumahan di Indonesia.

“Selama ini kita berpikiran bahwa dasar hukum perumahan itu adalah hanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28a. Kalau kita telusuri lebih dalam, sebetulnya basis utamanya adalah Pancasila,” imbuh Kreshnariza.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Rumah Umum dan Komersial PUPR, Fitrah Nur mengatakan, seiring dengan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni, semangat yang diserukan adalah bangkit bersama membangun peradaban dunia.

“Rumah itu adalah awalnya suatu peradaban maka kita harus memiliki keberanian membangun suatu peradaban yang dimulai dari dalam rumah. Terkait hal ini maka sangat dibutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,” ucap Fitrah.

Sila Pancasila 

Pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah juga memiliki fungsi sebagai sarana ibadah atau home is light.

“Kalau dilihat di sila kedua yang sebetulnya didasari pada sila pertama. Rumah itu adalah hak dasar sebagai manusia untuk memiliki rumah atau hunian yang layak. Begitu juga dengan sila ketiga didasari oleh sila pertama dan sila kedua. Persatuan Indonesia itu didasari oleh kebhinekaan, agama, maupun penghormatan terhadap HAM,” terang Kreshnariza.

Kemudian Sila Keempat tercermin dalam praktek musyawarah mufakat dan gotong-royong berawal dari rumah dan perumahan. Begitu juga dengan Sila kelima yang dasarnya adalah sila pertama, sila kedua, sila ketiga dan sila keempat. Kebijakan hunian sebagai wujud keadilan sosial. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • KEK Mandalika (Foto: Cahyadi Sugi/Shutterstock)

    Konstruksi Jalan KEK Mandalika Sudah 78 Persen!

    • calendar_month Rabu, 30 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, memastikan pembangunan Jalan Kawasan Khusus (JKK) KEK Mandalika berjalan sesuai timeline yang direncanakan. ITDC sendiri telah memperoleh hak untuk mengembangkan dan mengelola kawasan pariwisata di KEK […]

  • Kementerian ATR-BPN Fokus Berantas Aksi Mafia Tanah

    Kementerian ATR-BPN Fokus Berantas Aksi Mafia Tanah

    • calendar_month Jumat, 1 Jul 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang terdiri dari jajaran Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia komit mengurangi jumlah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia, terlebih akibat aksi mafia tanah. “Ini adalah salah satu fokus kita bersama untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi […]

  • Sasar Pasar End-user, MAS Group Gelar Program Double Bonus

    Sasar Pasar End-user, MAS Group Gelar Program Double Bonus

    • calendar_month Rabu, 23 Nov 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Jelang akhir tahun, pengembang properti MAS Group semakin agresif meluncurkan penawaran menarik untuk menarik minat konsumen. Penawaran tersebut dibalut dengan program bernama “Double Bonus” yang berlaku untuk semua proyek yang sedang dipasarkan MAS Group. Program ini juga diberikan kepada konsumen yang melakukan pembelian di lokasi pameran Indonesia Property Expo (IPEX) yang digelar di […]

  • Perizinan Dipangkas! Mendagri Pastikan Perkada PBG dan BPHTB Sudah Selesai

    Perizinan Dipangkas! Mendagri Pastikan Perkada PBG dan BPHTB Telah Rampung

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah. Salah satu bentuknya adalah melalui kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas […]

  • regulasi LSD

    Kementerian ATR/BPN Godok Penyempurnaan Regulasi LSD

    • calendar_month Minggu, 28 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok perubahan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN (Kepmen ATR/Ka BPN) Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada delapan provinsi. “Terdapat 157 surat masuk ke Ditjen PPTR yang mempertanyakan mengenai LSD yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Terutama yang berada pada […]

  • Proyek Strategis Nasional

    Pemerintah Akselerasi Proyek Strategis Nasional

    • calendar_month Kamis, 21 Mar 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) membahas berbagai isu yang muncul terkait perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rapat Internal Percepatan Proyek Strategis Nasional yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. “Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 PSN dan beroperasi […]

Translate »
expand_less