Jakarta – Kunci sukses penyelenggaraan Program 3 Juta Rumah adalah dukungan skema pendanaan yang terjangkau dan berkelanjutan dari ekosistem pembiayaan perumahan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah merumuskan sejumlah kebijakan terkait pembiayaan kreatif dan alternatif melalui skema baru seperti agunan tanah, insentif pajak, dan peningkatan FLPP hingga 500 ribu unit rumah per tahun dengan porsi pembiayaan 50:50.

“Pencapaian ini memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, pengembang, asosiasi, dan masyarakat. Tujuannya mempermudah, mempermurah dan mempercepat masyarakat untuk bisa mendapatkan rumah. Saya mengundang seluruh pihak untuk memberikan kontribusi ide, solusi, dan komitmen nyata demi keberhasilan program ini,” ucap Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

Kementerian PKP bersama berbagai pemangku kepentingan telah merumuskan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan program tersebut. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain optimalisasi tanah sitaan koruptor, pemanfaatan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), lahan idle eks Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah tidak diperpanjang, serta tanah Barang Milik Negara.

Menurut Ara, sapaan karib Menteri PKP, pihaknya juga telah merumuskan strategi penyederhanaan regulasi dan perizinan, termasuk penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan revisi aturan terkait izin lingkungan hidup. Kementerian PKP juga berupaya melakukan kolaborasi lintas sektor melalui investasi luar negeri, swadaya masyarakat, maupun kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan saat ini tersedia cadangan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan seluas 79.925 hektare. “Lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, zona nilai tanah dan wilayah lahan yang tersedia,” kata Nusron.

Ara menambahkan, Program 3 Juta Rumah bukan sekadar target angka melainkan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memastikan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap hunian yang layak. Sektor perumahan dan kawasan permukiman memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Foto: Istimewa)

“Dalam periode 2018-2022, kontribusinya mencapai Rp2.349 triliun hingga Rp2.865 triliun per tahun, menyumbang 14,63% hingga 16,3% terhadap PDB nasional, serta mendukung 185 sektor lainnya. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 13,8 juta orang, sekaligus menyumbang Rp185 triliun pendapatan pajak setiap tahun,” jelas Ara.

Sumber Dana Program 3 Juta Rumah

Komisioner Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan, pendanaan untuk program strategis pengembangan perumahan tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendanaan APBN saja. Sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana masyarakat, dan dana lainnya menjadi upaya solusi.

“Dana APBN memberikan dasar yang kuat sebagai trigger pembiayaan. Namun skemanya perlu dikembangkan agar makin efisien dengan capaian output yang maksimal. Partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta juga sangat diperlukan untuk memperkuat dan memperluas cakupan pembiayaan untuk program ini,” jelas Heru.

Sebagai badan hukum yang dibentuk untuk menghimpun dan mengelola dana pembiayaan perumahan baik yang bersumber dari APBN melalui instrumen KPR FLPP maupun yang bersumber dari dana peserta (ASN) dalam bentuk KPR Tapera, program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai 5.792 unit senilai Rp965 miliar.

“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah menerima fasilitas bantuan pembiayaan perumahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming sebanyak 33.769 unit atau ekuivalen Rp4,2 triliun. Jumlah tersebut merupakan akselerasi penyaluran sepanjang dua bulan pemerintahan baru melalui penambahan kuota FLPP,” tambah Heru.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, Ananta Wiyogo, menyampaikan PT SMF sebagai special mission vehicle telah menjalankan fungsinya sebagai alat fiskal pemerintah. “Secara akumulasi sejak 2017 hingga Oktober 2023, dari dana yang digelontorkan oleh negara sebesar Rp9,33 triliun, perseroan telah meningkatkan nilainya (leverage) untuk disalurkan pada program FLPP sebesar Rp25,5 triliun atau setara 689.583 unit rumah kepada MBR melalui bank pelaksana,” ucap Ananta.

Dialog ini diselenggarakan sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan ekosistem pembiayaan perumahan dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah guna memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti. (BRN)