Jakarta – Presiden terpilih mendatang harus menunjuk kementerian khusus yang secara spesifik bertanggung jawab dalam program perumahan rakyat. Pasalnya, urusan perumahan masih menjadi problem yang kompleks serta melibatkan banyak pemangku kepentingan.

“Kami berharap kedepan ada Menteri Perumahan Rakyat. Ada banyak stakeholder yang terlibat dalam dalam pengembangan perumahan,” tutur Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) Raymond Arfandy, dalam sebuah diskusi publik, di Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Saat ini urusan perumahan ditangani oleh Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Kalau penanggung jawab urusan perumahan berada di pundak seorang menteri, tentu saja akan berbeda ketimbang hanya jadi tanggung jawab seorang dirjen,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, ada peluang presiden mendatang kembali menghidupkan kementerian yang menangani sektor papan nasional. “Ada potensi menghidupkan kembali bidang perumahan pada kabinet mendatang. Tapi perlu ada kesesuaian dengan anggaran yang tersedia agar tidak membebani keuangan negara,” ujar Tauhid kepada industriproperti.com.

Menurut Tauhid, porsi anggaran negara hanya sebesar 8% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, efek domino dari kebijakan pemerintah mampu menggerakkan roda perekonomian serta dunia usaha.  “Misalnya, kebijakan berupa insentif bagi dunia usaha. Itu yang terpenting,” tandas Tauhid.

Masuk Visi Misi Capres

Tauhid mengatakan, perlu dorongan politik agar kementerian teknis yang mengurusi sektor papan bisa kembali hadir di kabinet pemerintahan mendatang. “Pelaku usaha properti mesti memastikan usulan perlunya kementerian bidang perumahan tercantum dalam visi dan misi kandidat capres. Jika itu tidak ada, jangan terlalu berharap bahwa kementerian itu bakal muncul di jajaran kabinet pemerintahan nanti,” bebernya.

Usulan hadirnya kembali kementerian di bidang papan kembali mengemuka dalam Musyawarah Nasional (Munas) REI XVII Tahun 2023, di Jakarta, pada 8 – 10 Agustus 2023. “Perlu adanya kementerian khusus yang mengurusi sektor perumahan dan properti. Harapannya kementerian ini dapat mengoordinasikan berbagai urusan yang terkait dengan sektor perumahan dan properti dengan prioritas tinggi,” demikian seperti dikutip dari dokumen Pokok-pokok Pikiran Munas REI XVII Tahun 2023.

Raymond melanjutkan, pada era pemerintahan terdahulu sudah ada Kementerian Perumahan Rakyat. Sebab program perumahan melibatkan pemangku kepentingan multi sektoral. “Jika tidak ada satu kementerian khusus yang bertugas melakukan sinergi antarpemangku kepentingan, maka urusan perumahan tidak akan bisa tuntas secara baik,” ujar Raymond. (BRN)