Sektor Informal dan Milenial Perlu Dapat Prioritas BP Tapera

JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akhirnya resmi menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2022 mendatang. Hal itu menyusul penandatanganan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dengan BP Tapera, Rabu (22/12) lalu.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik ditunjuknya BP Tapera dalam pengelolaan FLPP. Apalagi selama masa transisi, BP Tapera berkomitmen untuk menjalankan prinsip plug and play sehingga tidak akan menganggu penyaluran bantuan FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Artinya, proses yang selama ini dijalankan (PPDPP) masih akan tetap sama. Komitmen itu yang dipegang oleh MBR. Termasuk suku bunga dan tenor KPR FLPP,” kata Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Komunikasi, Ikang Fawzi, Jumat (24/12).

Komitmen awal BP Tapera tersebut tentu cukup melegakan banyak pihak terutama MBR yang ingin segera memiliki rumah layak huni. Tetapi lebih daripada itu, menurut Ikang, kehadiran BP Tapera sebenarnya menjadi momentum untuk meningkat kualitas pelayanan dan memperluas pasar KPR FLPP yang selama ini lebih banyak berkutat kepada ASN, TNI/Polri dan pekerja formal.

Salah satunya dengan mendorong akses pembiayaan bagi pekerja di sektor informal dan generasi milenial. Dikatakan, pangsa pasar sektor informal sangat besar karena mayoritas belum memiliki rumah. REI sejak lama sudah berjuang mengupayakan agar pekerja sektor informal bisa mengakses pembiayaan perumahan ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

“REI melihat data jumlah pekerja informal semakin bertambah terutama di masa pandemi karena tidak sedikit pekerja sektor formal yang di-PHK dan sekarang terpaksa bekerja di sektor informal dengan menjadi wirausaha atau pekerja lepas,” ungkap rocker era 80-an tersebut.

Ikang Fawzi

Oleh karena itu, terbukanya akses pembiayaan untuk sektor informal termasuk kelompok milenial selain semakin memperluas pasar juga memantapkan peran BP Tapera dalam memperkuat amanah konstitusi untuk memberikan rumah layak huni bagi MBR.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang pada Februari 2021 atau lebih dari 60% dari jumlah angkatan kerja nasional. BPS juga mencatat, mayoritas penduduk Indonesia saat ini atau sekitar 54% didominasi oleh generasi Z (lahir pada kurun 1997-2012) dan generasi milenial (lahir 1981-1996).

“Sebagian besar dari dua generasi ini masuk dalam kategori usia produktif. Fakta itu perlu mendapatkan perhatian dan prioritas khusus dari pemerintah dan BP Tapera sebagai ‘kapal’ baru pembiayaan perumahan nasional,” tegas Ikang.

Libatkan Stakeholder

BP Tapera yang didukung penuh oleh pemerintah tentu memiliki perangkat kerja mumpuni untuk melakukan kajian dan survei yang komprehensif terkait potensi dan resiko pembiayaan bagi sektor informal termasuk nature bisnis mereka secara tepat. Kajian juga perlu melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan termasuk asosiasi pengembang.

“REI siap diajak berdiskusi bahkan melakukan kajian bersama untuk mencari skim pembiayaan yang tepat bagi sektor informal dan generasi milenial,” sebut dia.

Saat ini mayoritas generasi milenial lebih memilih bekerja tanpa terikat di perusahaan. Sebagian bahkan lebih banyak bekerja di rumah, sehingga dengan memiliki rumah yang layak huni akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas mereka. Dan pada akhirnya, menurut Ikang, akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. (MRI)