JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) melakukan perjanjian dengan 48 bank pelaksana melalui Seremoni Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Dana FLPP dan Perjanjian Tripartit antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, Bank Pelaksana Penyalur FLPP Tahun 2010-2021, dan BP Tapera, Jumat (24/12).

Sebelumnya pada Rabu (22/12), BP Tapera juga sudah ditunjuk menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP) FLPP melalui penandatanganan Perjanjian Investasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Artinya, BP Tapera secara resmi sudah menjadi pengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mulai Januari 2022. PPDPP telah menyerahkan dana FLPP sebesar Rp60,67 triliun, yang terdiri dari Rp59,13 triliun dana guliran dan Rp1,54 triliun dana PNBP.

Wakil Ketua Umum Koordinator DPP Realestat Indonesia (REI) Umar Husin menyatakan dukungan asosiasi terhadap kehadiran BP Tapera yang secara utuh sudah mengelola dan akan menyalurkan dana FLPP di 2022. Hal ini sekaligus momentum yang ditunggu-tunggu pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami menyambut baik apalagi ada 48 bank pelaksana yang akan menyalurkan FLPP di 2022, sehingga pengembang dan MBR mempunyai keleluasaan melakukan akad kredit,” ujar Umar yang dihubungi Industriproperti, Jumat (24/12).

Di sisi lain, REI juga berharap BP Tapera memastikan agar kuota FLPP di perbankan merata dan seluruh pengembang bisa mengakses ke 48 bank tersebut.

“Kami harap kuota dapat merata termasuk untuk bank daerah. Bagaimana mekanismenya tentu BP Tapera lebih tahu, namun semoga saja bisa lebih baik dari sebelumnya agar tidak ada kuota yang mubazir karena tidak digunakan,” tegas Umar.

Umar Husin

REI juga mendorong perbankan untuk mulai fokus menyasar sektor informal dan milenial, karena 78% pangsa pasar perumahan sebenarnya ada di kedua kelompok tersebut.

Pemerintah menyiapkan kuota FLPP sebanyak 200 ribu unit di 2022. Menurut Umar, pengembang anggota REI tidak memiliki target tertentu dalam kondisi seperti ini. Tetapi yang pasti pengembang akan menyerap sebanyak-banyaknya kuota FLPP yang tersedia sebagai bentuk komitmen REI dalam membantu pemerintah menyediakan hunian layak bagi MBR.

Memastikan Pelayanan

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah berpesan agar proses peralihan penyaluran dana FLPP dari PPDPP kepada BP Tapera jangan sampai mengganggu layanan bantuan pembiayaan perumahan subsidi. Apa yang sudah dilaksanakan PPDPP sejak 11 tahun lalu merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memastikan negara hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan.

“Mari komitmen ini menjadi penanda yang baik ke depan bahwa kita bersama untuk tidak melakukan jeda layanan. Organisasi dan lembaga boleh berubah tetapi jangan ada niat untuk melakukan jeda layanan sedetik pun,” kata Sekjen Zainal Fatah dalam siaran persnya, Jumat (24/12).

Seremoni Penandatanganan Tripartit Peralihan FLPP menandakan bahwa BP Tapera telah siap untuk melanjutkan tugas dari PPDPP, yaitu mengelola dan menyalurkan dana FLPP. Kegiatan penantanganan Berita Acara Serah Terima ditutup dengan penyerahan Buku Memori Akhir Lembaga PPDPP kepada BP Tapera sebagai catatan dan capaian kinerja yang perlu untuk dilanjutkan dan dikembangkan oleh BP Tapera ke depannya.

Turut hadir dalam acara Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, perwakilan Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan jajaran direksi dari 48 bank pelaksana secara hibrid.

Komisioner BP Tapera, Adi Setianto menyampaikan dengan peralihan pengelolaan FLPP, kini pihaknya akan melayani dua program pembiayaan perumahan yakni layanan pembiayaan perumahan bagi ASN peserta Tapera dan FLPP yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya MBR.

“Kami yakin di tahun depan minat rumah subsidi, khususnya bagi MBR masih tinggi. Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang hingga pemerintah daerah guna meningkatkan layanan untuk menyalurkan FLPP, “ tegas Adi Setianto. (MRI)