Kementerian PUPR rapat di DPD RI (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjalankan sejumlah program unggulan sektor perumahan dan infrastruktur pendukung sepanjang tahun 2023. Program itu antara lain pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta penyediaan PSU (prasarana, sarana dan utilitas).
“Kami memiliki sejumlah program unggulan di sektor perumahan. Manfaat dari pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian PUPR bisa dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, dalam Rapat Koordinasi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023.
Berdasarkan data, target pembangunan rusun tahun 2023 sebanyak 5.379 unit. Adapun lokasi pembangunannya tersebar di sejumlah wilayah antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan (Aceh), Ponpes Ali Baharudin (Sumut), RSUD Raden Mattaher (Jambi) dan Rusun Institut Teknologi Keling Kumang (Kalbar). Berikutnya ada Rusun Ponpes Kasypul Anwar (Kalsel) dan Rusun Ponpes Al Anwar Bangkalan (Jatim).
Selanjutnya, Rusun STAIN Kendari Kampus II (Sultra), Rusun Institut Teknologi Sumatera (Lampung), Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Sumsel), serta Rusun RSUD Ir. Soekarno (Babel). Ada pula Rusun Kementerian Keuangan Jayapura dan Merauke (Papua), Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang (Banten), Bina Insan Mulia Cirebon (Jabar), Rusun Lansia Gorontalo (Gorontalo) dan program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower, dan Hunian Pekerja Konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rumah Tidak Layak Huni
Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan rusus sebanyak 3.362 unit. Target pembangunan rusus untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial. Yakni di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Lebak.
Untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan rumah swadaya 145.000 unit di seluruh Indonesia. Adapun skemanya berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
“Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit PSU untuk perumahan MBR. Selain itu, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan, dan 100 unit rumah inti tumbuh modular tahan gempa,” pungkasnya. (BRN)
