Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » PUPR Tingkatkan Bantuan PSU Perumahan di 2023 Jadi 27.825 unit

PUPR Tingkatkan Bantuan PSU Perumahan di 2023 Jadi 27.825 unit

  • calendar_month Senin, 30 Jan 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan tidak hanya mendorong penyediaan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga melengkapi lingkungan perumahan melalui pembangunan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU).

Pada 2022, anggaran penyaluran bantuan PSU rumah umum senilai Rp0,169 triliun dengan capaian sebanyak 20.757 unit atau melebihi target 101,01% dari 20.550 unit.

“Bantuan prasarana, sarana dan utilitas sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan perumahan dalam membangun rumah MBR,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangannya yang dikutip Senin (30/1/2023).

Sementara pada tahun anggaran 2023, bantuan PSU rumah umum mencapai senilai Rp0,383 triliun dengan target capaian sebanyak 27.825 unit.

Pembangunan rumah bersubsidi dan dukungan pembangunan PSU merupakan upaya pemerintah dalam mensukseskan Program Sejuta Rumah guna mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia.

Selain bantuan PSU, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun 2023 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,022 triliun untuk pembangunan rumah susun sebanyak 5.347 unit, termasuk alokasi anggaran kegiatan multi years contract (MYC) 2022-2023 dan program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, dan rehabilitasi) sebanyak 59 tower dan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 22 tower.

“Untuk rumah susun, capaiannya pada tahun 2022 sebanyak capaian 3.872 unit dari target 3.998 unit atau sebesar 99,84%,” kata Iwan.

Rumah Khusus

Selanjutnya pembangunan rumah swadaya, pada tahun 2022 realisasi capaian sebesar 99,80% atau sebanyak 185.802 unit dari target 186.172 unit. Untuk tahun 2023 ini, pembangunan rumah swadaya dialokasikan senilai Rp3,194 triliun melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 145.000 unit, termasuk mendukung program Penanganan Kemiskinan Esktrem (PKE).

Program penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah selanjutnya adalah pembangunan rumah khusus. Pada TA 2023, pembangunan rumah khusus dialokasikan senilai Rp0,891 triliun untuk pembangunan 3.362 unit, termasuk loan CSRRP, kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN (MYC 2022-2024).

“Untuk tahun 2022, anggaran pembangunan rumah khusus sebesar Rp1,145 triliun untuk membangun 5.770 unit dengan capaian 4.359 unit,” pungkas Iwan Suprijanto. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Akad Perdana KPR Tapera BTN Digulirkan di Lampung

    Akad Perdana KPR Tapera BTN Digulirkan di Lampung

    • calendar_month Jumat, 28 Mei 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan Perum Perumnas merealisasikan akad perdana pembiayaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Perumahan Pesawaran Residence Lampung, Kamis (27/5/2021). Akad perdana ini merupakan rangkaian kegiatan pembiayaan perumahan bagi peserta BP Tapera yang ditargetkan bisa mencapai 51.000 unit hingga […]

  • Fifty Seven Promenade

    Hunian Premium, Ekspatriat Minati Fifty Seven Promenade

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengembang properti, PT Intiland Development Tbk (Intiland) melalui pengembangan apartemen Fifty Seven Promenade menghadirkan hunian premium yang menawarkan kenyamanan, kemudahan akses, dan fasilitas berkualitas premium di “jantung” Kota Jakarta bagi para profesional termasuk ekspatriat. Direktur Pemasaran Korporat Intiland, Susan Pranata mengatakan strategi pengembangan Fifty Seven Promenade bukan hanya berfokus pada lokasi yang strategis […]

  • IKN Pindah, Jakarta Tetap Jadi Magnet Industri Properti

    IKN Pindah, Jakarta Tetap Jadi Magnet Industri Properti

    • calendar_month Kamis, 8 Sep 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pasca pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Kota Jakarta dinilai masih tetap menjadi magnet bagi pengembangan industri properti. Bahkan, peluang pengembangan perumahan akan tersebar ke wilayah penyangga Jakarta. “Saya meyakini dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kaltim tidak akan mengurangi peranan Kota Jakarta. Justru kota ini akan semakin […]

  • Hunian di Grand Wisata Diminati, Apa Sih Rahasianya?

    Hunian di Grand Wisata Diminati, Apa Sih Rahasianya?

    • calendar_month Jumat, 3 Jun 2022
    • 0Komentar

    BEKASI – Grand Wisata Bekasi diprediksi akan menjadi The Next Big City and Big Oportunity di timur Jakarta. Minat konsumen untuk membeli hunian di kawasan ini sangat tinggi, sehingga tak heran jika setiap peluncuran produk baru selalu cepat terjual habis (sold out). Apa sih rahasia kesuksesannya? Handoyo Lim, Marketing & Promotion Department Head Grand Wisata […]

  • Pemerintah Optimalisasi Potensi Pariwisata di Sumut Selain Danau Toba

    Pemerintah Optimalisasi Potensi Pariwisata di Sumut Selain Danau Toba

    • calendar_month Minggu, 9 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah berkomitmen untuk menggarap potensi pariwisata di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selain destinasi pariwisata super prioritas, Danau Toba. Pasalnya, masih banyak potensi pariwisata di provinsi ini yang belum tergarap optimal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan siap mendukung pengembangan destinasi lainnya di provinsi tersebut. Salah […]

  • REI Usul Skema Pengembangan Rumah untuk Korban Bencana

    REI Usul Skema Pengembangan Rumah untuk Korban Bencana

    • calendar_month Kamis, 17 Des 2020
    • 0Komentar

    Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah skema pembangunan hunian layak bagi para korban bencana alam. Untuk itu, pengembang yang sudah mengantongi surat izin usaha jasa konstruksi (SIUJK) dapat turut serta dalam pembangunan rumah khusus bencana. “Pemerintah bersama BNPB menyiapkan lokasi baru bagi para korban bencana yang relatif tidak rentan terjadinya bencana alam. […]

Translate »
expand_less