Capai 84%, Pemerintah Kawal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA – Pemerintah terus mengawal penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KJCB) yang hampir rampung. Saat ini progres pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84%. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek pembangunan KCJB rampung pada Juni 2023 dan diharapkan sudah beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

“Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan presiden untuk mengawal proyek ini. Kereta cepat ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Menhub mengatakan, pembangunan proyek infrastruktur transportasi publik seperti kereta cepat ini diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan, salah satunya yaitu masalah kemacetan.

“Kita tahu bahwa cost dari kemacetan itu triliunan. Oleh karena itu bapak Presiden Jokowi memberikan tantangan kepada kami untuk bangun MRT, LRT, kereta cepat, dan transportasi publik lainnya yang diharapkan bisa mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan,” ucap Menhub.

Lebih lanjut dikatakan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Menurut Menhub, kereta cepat dibangun dengan teknologi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

“Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi kedepannya,” tutur Menhub.

Guna mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah telah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Selanjutnya, saat ini pengerjaan proyek KCJB terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda, agar semakin memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Pacu Properti

Dengan beroperasinya KCJB nantinya perjalanan darat dari Jakarta ke Bandung yang biasanya ditempuh sekitar 2,5 jam, dengan kereta cepat hanya memakan waktu 30 menit. Itu berarti waktu perjalanan dengan moda transportasi ini terpangkas hingga 2 jam.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Barat, Joko Suranto mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah pasca beroperasinya KCJB berpotensi akan memacu pembelian properti tidak hanya di Bandung dan sekitarnya, tetapi juga di jalur sepanjang track kereta cepat tersebut.

“Secara ekonomi, infrastruktur KCJB ini akan membuka, menaikkan dan menumbuhkan pasar properti di Jawa Barat khususnya di kawasan yang berada di sepanjang jalur kereta cepat tersebut. Ada efisiensi waktu di situ, sehingga diharapkan dapat memacu produktivitas dan mobilitas warga,” kata CEO Buana Kassiti itu kepada Industriproperti.com, baru-baru ini.

Joko Suranto mengungkapkan bahwa selain mengurangi kemacetan karena waktu perjalanan berkurang, keberadaan KCJB juga berpotensi mempercepat pengembangan kawasan ekonomi baru dan kota-kota baru di Jawa Barat, serta membawa multiplier efek besar untuk masyarakat termasuk peluang usaha.

“Beroperasinya KCJB diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi daerah terlebih investasi properti dan pariwisata. Salah satunya pengembangan kawasan-kawasan berbasis transit oriented development (TOD),” papar Joko.

Untuk sektor properti, kata dia, yang paling dibutuhkan bagi sebuah kawasan hunian dan industri adalah akses yang memadai. Karena itu, infrastruktur transportasi massal seperti KCJB sangat penting dan dinantikan warga termasuk bagi mereka yang memiliki rumah di Bandung, tetapi bekerja di Jakarta. Atau sebaliknya.

Meski begitu, optimalisasi dari keberadaan infrastruktur kereta cepat ini sangat tergantung kepada kesigapan pemerintah daerah dalam menangkap peluang ekonomi melalui kebijakan perizinan yang baik. Selain itu, menurut Joko, harga tiket kereta cepat sebaiknya lebih ekonomis dan terjangkau sehingga benar-benar menjadi moda transportasi publik.

“Pemerintah daerah harus jeli melihat peluang untuk mendorong ekonomi masyarakat. Terutama daerah yang memiliki titik poin stasiun, harus mampu mencari daya ungkit bagi pembangunan kota dan daerahnya,” ujar alumni Universitas Gajah Mada (UGM) tersebut.

Padahal, kata Joko, jika ada perencanaan kota yang baik pada saat KCJB berjalan maka sektor properti di daerah yang memiliki stasiun itu juga sudah bisa langsung bergerak. “Ini saya lihat pemerintah daerah kurang tanggap dan memilih menunggu pusat,” ungkapnya. (MRI)