Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) akan mengubah komposisi KPR rumah subsidi pada tahun 2025 dari semula 75:25 (kombinasi antara pendanaan APBN dan perbankan) menjadi 50:50.

Perubahan komposisi tersebut diharapkan dapat menambah dukungan pendanaan dari semula 220 ribu unit menjadi 330 ribu unit rumah subsidi sehingga Program 3 Juta Rumah tahun 2025 dapat berjalan secara baik.

“Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar. Perubahan komposisi ini maka KPR FLPP di tahun depan bisa untuk mendanai 330 ribu unit rumah subsidi,” kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha, dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) bertema ‘Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah’, di Jakarta, Jumat, 20 Desember 2024.

Imam menjelaskan, seluruh ekosistem pembiayaan hunian khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan menandatangani K0mitmen Bersama Sukseskan Program 3 Juta Rumah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KPR Sejahtera FLPP dan Pembiayaan Tapera Tahun 2025. “Komitmen bersama itu akan diikrarkan pada Senin, 23 Desember 2024 berbarengan dengan penandatanganan PKS disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” kata dia.

Menanggapi perubahan komposisi pembiayaan KPR FLPP, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, menegaskan bahwa BTN tidak terkendala dengan persoalan likuiditas.

“Bagi BTN tidak ada masalah perubahan komposisi KPR subsidi. Namun, jika marginnya masih dipatok 5%, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunga dinaikkan menjadi 7% hingga 8%, tentu itu akan lebih menarik bagi bank penyalur karena profit margin akan sama seperti skema komposisi pendanaan sebelumnya yakni 75:25,” kata Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering. “Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%,” ucapnya.

Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Imam Syafii Toha (paling kanan) saat diskusi tentang rumah subsidi (Foto: Istimewa)

BP Tapera tengah menyiapkan agar proses akad KPR subsidi bisa dijalankan di awal tahun depan. Saat ini, dari total 4,3 juta aparatur sipil negara (ASN) di seluruh daerah yang sudah terdaftar, baru 1,5 juta ASN yang sudah melengkapi data pribadi.

“Kami melakukan edukasi secara masih one on one ke seluruh provinsi. Setidaknya 15 provinsi telah dikunjungi sebagai upaya sosialisasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Biro Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Keuangan di daerah tersebut,” tutur Imam.