Ini Dia Dampak Program 1 Juta Hunian Vertikal ke Pasar Properti

Jakarta – Program 1 juta Hunian Vertikal yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan memberikan dampak positif terhadap sektor properti Tanah Air. Pasalnya, program tersebut akan semakin mempermudah akses masyarakat memiliki apartemen terjangkau di perkotaan.

“Program 1 juta hunian vertikal dinilai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pasar properti, khususnya dalam meningkatkan akses kepemilikan apartemen dengan harga terjangkau di perkotaan,” jelas Director of Strategic Consulting dari Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo dalam Media Briefing secara virtual pada Selasa, 17 Desember 2024.

Arief menambahkan, pemanfaatan lahan pemerintah dalam program ini membantu menekan biaya pembangunan, sehingga harga apartemen menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, lokasi yang dipilih untuk pengembangan apartemen di perkotaan mendukung kemudahan mobilitas.

Ditambah lagi, mengurangi pergerakan kendaraan pribadi, dan mendorong penggunaan transportasi publik, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara.

“Program ini juga berperan dalam mendorong perkembangan pusat komersial baru, sekaligus meningkatkan kenyamanan hidup bagi pekerja usia produktif yang semakin membutuhkan hunian yang terjangkau dan strategis di pusat kegiatan ekonomi,” imbuhnya.

Tantangan Ekonomi Vs Pasar Properti

Menghadapi tantangan ekonomi dan mengingat kebutuhan rumah yang terus berkembang, pasar properti Jabodetabek, termasuk sektor kondominium, ritel, perumahan tapak, perkantoran, hotel, apartemen sewa, dan industrial, menunjukkan berbagai dinamika yang perlu diperhatikan dalam proyeksi 2025.

Sektor properti masih membutuhkan waktu untuk recovery di tahun 2025. (Foto: Pixabay/IqbalStock)

Berdasarkan data terkini, sektor kondominium menengah-bawah, yang memiliki harga jual di bawah Rp 15.000.000/m2, telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Di DKI Jakarta, harga per m2 untuk Rusunami berkisar antara Rp10.965.878 hingga Rp11.785.805, tergantung pada lokasi, sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Meskipun pasar ini sempat terhambat oleh ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan lahan sejak 2018, permintaan hunian berlanjut, yang tercermin dari peningkatan tingkat hunian pada unit subsidi (77%) dan non-subsidi (62,4%). Pengembangan properti juga mengikuti perkembangan infrastruktur transportasi, seperti stasiun KRL, LRT, dan akses tol, yang semakin meningkatkan daya tarik kawasan tersebut. (SAN)