Jakarta – Pemerintah terus menggaungkan digital economy sebagai langkah mempercepat transformasi ekonomi digital serta meningkatkan infrastruktur digital. Perkembangan transformasi digital terlihat dari geliat ekonomi digital. Pada tahun 2022, nilai ekonomi digital Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara.

“Untuk merealisasikan potensi tersebut, transformasi ekonomi digital yang inklusif perlu terus dipercepat guna mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Maret 2023.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan digital yang terjadi di Indonesia, seperti penguatan kerja sama konektivitas digital, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan, serta  keamanan pertukaran data digital.

Menko Airlangga menjelaskan, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 77 miliar. Nilai tersebut setara dengan 40% pangsa pasar ekonomi internet ASEAN. Urgensi dari transformasi digital juga kian diperkuat dengan prediksi potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang akan mampu mencapai USD 130 miliar di tahun 2025.

Adapun berdasarkan data Interpol Cyber Assessment (Report 2021) selama periode Januari-September 2020 terdapat 2,7 juta serangan ransomware yang terdeteksi di negara-negara ASEAN. Indonesia sendiri berada di peringkat teratas dengan 1,3 juta kasus.

Selain itu, kebocoran data akibat kejahatan siber juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dunia hingga USD 5 triliun pada tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi melalui jaminan keamanan digital dan pelindungan privasi.

Sebagai tonggak awal, Pemerintah telah mengesahkan landasan hukum keamanan atas data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tanggal 17 Oktober 2022.

“Saya ingin mengajak kita semua terutama para peserta Summit untuk bersama-sama mendukung ketahanan siber dan perlindungan data dalam rangka akselerasi transformasi digital guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mari kita bersama-sama mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, kondusif, dan berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Reformasi Struktural

Pemerintah juga terus berupaya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui agenda reformasi struktural. Upaya reformasi struktural dilanjutkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi industri berbasis prinsip ekonomi hijau, serta optimalisasi Lembaga Pengelola Investasi yang diarahkan ke sektor energi terbarukan.

Langkah deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) juga terus dilakukan guna menjadi game changer dalam mendorong peningkatan investasi.

Upaya mengembangkan Electric Vehicle (EV) untuk hilirisasi komoditas juga dilakukan Pemerintah sebagai percepatan transformasi menuju teknologi hijau. Strategi pengembangan yang dilakukan yakni dengan menjaga ketersediaan bahan baku untuk industri hilir serta meningkatkan investasi guna pengembangan rantai nilai baterai EV secara end-to-end. (SAN)