Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Hybrid Working Ubah Fit-Outs Ruang Kantor

Hybrid Working Ubah Fit-Outs Ruang Kantor

  • calendar_month Sabtu, 19 Feb 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kebijakan hybrid working seperti bekerja-dari-rumah/ bekerja di kantor membuat kebutuhan ruang kantor lebih ringkas dengan berfokus pada kolaborasi. Berdasarkan Market Insights dari firma manajemen investasi Colliers, hybrid working mengubah fit-outs ruang kantor secara umum.

“Perusahaan yang berpikiran ke depan merintis sistem bekerja-dari-mana saja, serta konsep menjaga jarak telah menyebabkan lebih banyak perusahaan tradisional bergerak mengadopsi strategi kerja jarak jauh parsial atau model hybrid.  Hal tersebut menyajikan cara-cara baru untuk mengatur alur kerja dan interaksi di antara karyawan,” ungkap Head of Project Management Colliers Indonesia, Hendry Sugianto dalam keterangan resmi yang diterima industriproperti.com, Kamis 17 Februari 2022.

Lebih jauh Hendry menuturkan, perusahaan sekarang lebih memilih untuk mengurangi area kantor antara 10 persen hingga 40 persen ketika memperbarui atau merestrukturisasi kontrak sewa mereka. Perusahaan pada umumnya tidak lagi menganggap relokasi ke gedung baru sebagai resiko besar bagi bisnis mereka.

“Mereka dapat memanfaatkan tenant market saat ini dengan mengamankan tarif sewa yang kompetitif. Landlords menjadi lebih akomodatif, bahkan menawarkan insentif menarik seperti tunjangan fit-out penyewa sebagai bagian dari kesepakatan kontrak sewa,” imbuh Hendry.

Desain Kantor Hybrid

Mengingat ketersediaan ruang yang terbatas dengan prioritas yang bersaing, berkonsultasi dengan spesialis strategi tempat kerja (workplace strategy specialist) sangat ideal untuk memastikan alur kerja. Selain itu, berbagai fungsi dan protokol keselamatan dapat terintegrasi dengan baik.

Perubahan yang paling terlihat dalam desain fit-out pada kondisi saat ini, antara lain pengurangan jejak ruang kerja sebanyak 25 hingga 40 persen dan penghematan Opex dan Capex yang baik dalam hal properti. Selain itu, berkurangnya kantor pribadi dan bertambahnya area kerja terbuka.

Perubahan desain juga terlihat pada berkurangnya meja kerja tetap dan bertambahnya meja kerja bersama. Ada pula desain yang mendorong bertambahnya komunikasi berbagai macam ide dan diskusi informal. Kehadiran ruang kolaborasi informal atau ruang pertemuan kecil terbuka tersebar di seluruh departemen dalam kantor yang sama.

Tak hanya itu, desain juga ada perubahan di ruang pertemuan gabungan multi-fungsi untuk mengadakan acara seperti pertemuan townhall atau pelatihan. Namun, tidak semua ukuran akan cocok untuk semua dan tidak semua desain akan cocok untuk semua. (SAN)

Penulis

Lulusan ilmu kimia Universitas Negeri Jakarta ini aktif menjadi reporter. Memulai karier dari indopos, kemudian juga pernah bekerja sebagai wartawan di infobank, inilah.com, hingga majalah Realestat. Sekarang, Sandi bergabung menjadi salah satu wartawan industriproperti.com untuk berbagi soal isu – isu terkini di sektor properti. Sahabat IP yang ingin tahu dan kenal lebih jauh dengan ayah dari dua anak ini bisa follow Instagram @Sandy_Yukz

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kontribusi Berkelanjutan, Paramount Land Bantu Masyarakat Sekitar

    Kontribusi Berkelanjutan, Paramount Land Bantu Masyarakat Sekitar

    • calendar_month Jumat, 5 Apr 2024
    • 0Komentar

    GADING SERPONG – Di bulan suci Ramadan 2024, Paramount Land kembali melakukan kegiatan sosial yaitu Persembahan Kasih Ramadan kepada ratusan anak yatim dan pemberian paket sembako sejumlah lebih dari 2.000 paket bagi masyarakat pra-sejahtera yang berada di sekitar kawasan Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals. M. Nawawi, Presiden Direktur Paramount Land menyampaikan dalam membangun kawasan […]

  • INPP Targetkan Kontribusi Recurring Income di Atas 75%

    INPP Targetkan Kontribusi Recurring Income di Atas 75%

    • calendar_month Sabtu, 20 Jun 2026
    • 0Komentar

    Jakarta – PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP:IJ) menargetkan kontribusi pendapatan berulang (recurring income) tetap terjaga kuat tetap diatas 75% dari total pendapatan pada tahun 2026 ini, disokong oleh performa solid dari portofolio komersial dan perhotelan. “Paradise Indonesia telah membangun pondasi pertumbuhan yang kuat melalui kombinasi portofolio aset berkualitas, recurring income yang dominan, neraca yang […]

  • Ini Strategi BP Tapera Capai Target di Kuartal II-2022

    Ini Strategi BP Tapera Capai Target di Kuartal II-2022

    • calendar_month Kamis, 28 Apr 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Setelah berhasil mencapai target di kuartal I-2022, Badan Pelaksana Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersiap untuk kembali membuat gebrakan di kuartal II-2022 ini. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan pemutakhiran data peserta. “Di kuartal II ini, BP Tapera akan fokus pada pemutakhiran data, selain penguatan kerjasama dengan stakeholder, memastikan kualitas bangunan rumah yang […]

  • BPODT Bentang “Karpet Merah” Investasi untuk Anggota REI

    BPODT Bentang “Karpet Merah” Investasi untuk Anggota REI

    • calendar_month Jumat, 3 Jun 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengembangan kawasan pariwisata Danau Toba terus dilakukan. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang mengelola Toba Caldera Resort (TCR) seluas 386 hektar gencar menarik investor untuk masuk berinvestasi di kawasan tersebut termasuk anggota Realestat Indonesia (REI). Direktur Industri dan Kelembagaan BPODT, Raja Malem Tarigan menyebutkan kawasan TCR nantinya akan menjadi kawasan wisata kelas […]

  • MK Batalkan UU Tapera, Berlaku Masa Transisi Dua Tahun

    MK Batalkan UU Tapera, Masa Transisi Dua Tahun

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Dalam amar Putusan Nomor: 96/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan dalam seluruh ketentuan dalam UU Tapera bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang sebagaimana amanat Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun […]

  • Menkeu Akui Sistem Perencanaan Anggaran Belum Optimal

    Menkeu Akui Sistem Perencanaan Anggaran Belum Optimal

    • calendar_month Kamis, 8 Jul 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, proses perencanaan penganggaran terkait pembangunan nasional belum berjalan secara optimal. Padahal, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Beleid tersebut merupakan landasan dan pedoman dalam mendesain proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional agar lebih efektif, berkualitas, […]

Translate »
expand_less