Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 122/KPTS/M/2023.

“Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,” tulis Keputusan Menteri PUPR yang ditandatangi Basuki Hadimuljono pada Selasa 19 September 2023.

Dalam Kepmen tersebut dicantumkan pula Keanggotaan Panitia Seleksi terdiri dari lima orang yang berasal dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, satu orang dari unsur akademisi dan satu orang dari unsur praktisi atau profesional.

Tugas dari Panitia Seleksi ini diantaranya adalah menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan pendaftaran, seleksi, pengumuman dan penetapan calon komisioner dan deputi komisioner.

Kemudian menetapkan dan melaksanakan mekanisme/tata kerja pendaftaran, seleksi, dan pengumuman calon komisioner dan deputi komisioner, membuka pendaftaran calon komisioner dan deputi komisioner dan menerima pendaftaran, melakukan seleksi administratif dan penilaian makalah terhadap calon komisioner dan deputi komisioner.

Tugas lain dari Panitia Seleksi adalah mengumumkan nama calon komisioner dan deputi komisioner yang lolos seleksi administratid kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan. Berbagai tugas lain dari Panitia seleksi dapat dilihat dalam Kepmen PUPR Nomor 122/KPTS/M/2023.

Susunan Panitia Seleksi

Berikut adalah susunan keanggotaan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR selaku Ketua merangkap anggota.
2. Direktur Jenderal Perbendeharaan Kementerian Keuangan selaku anggota.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan selaku anggota.
4. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara selaku anggota.
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku anggota.
6. Prof. Ir. Ruslan Prijadi, MBA, Ph.D, Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia selaku anggota.
7. . Nixon Lambok Pahotan Napitupulu, Direktur Utama Bank BTN selaku anggota. (SAN)