JAKARTA – Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit mengapresiasi program perumahan dari ketiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersaing di pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024.

Menurutnya, ketiga pasangan capres-cawapres telah memastikan program perumahan masuk menjadi salah satu visi-misi prioritas yang akan diusung pada pemerintahan mendatang. Hal ini berbeda dari pemilihan presiden sebelum-sebelumnya yang tidak pro-perumahan seperti sekarang.

“Bahwa program yang mereka usung sekarang mungkin masih mentah dan butuh waktu untuk merealisasikan, itu soal lain. Namun kita apresiasi tinggi karena saat ini kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan,” kata Panangian kepada wartawan, Selasa (7/11).

Tokoh yang kerap menggaungkan isu perumahan itu menambahkan, dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tidak tersentuh. Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar visi misi dan program saja, para capres dan cawapres
lupa. Namun melihat visi-misi capres dan cawapres ekarang ini, Panangian menilai komunitas perumahan nasional patut bergembira.

Menurutnya, saat ini sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan cukup banyak. Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional termasuk menyerap jutaan tenaga kerja.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari properti, realestat dan konstruksi bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp4.740 – Rp5.788 triliun per tahun.

Kontribusi sektor properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional selama periode 2018-2022 mencapai Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% – 16,30% dibandingkan total PDB nasional. Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi sektor properti mencapai sebesar Rp938 – Rp1.147 triliun per tahun.

Dari sisi tenaga kerja, sektor properti menyediakan kesempatan kerja untuk sebanyak 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022. Sektor properti serta efek penggandaan selama periode 2018-2022 juga telah menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.

Untuk pemerintah daerah, sektor ini dan efek penggandanya berkontribusi menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah sekitar Rp92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Tahun 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila sektor properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

“Dari data itu bisa kita lihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Jadi memang kita bersyukur juga ketiga pasangan capres-cawapres ini memasukan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Setidaknya tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung,” tutur Panangian.

Tekan Backlog

Merujuk visi-misi capres-cawapres 2024, pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.

Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar akan menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.

Sementara Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabumi Raka akan memberikan akses kepada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.

“Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan,” tegas Panangian.

Sebelumnya, Panangian mengusulkan agar pemerintahan mendatang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahun agar menuntaskan angka backlog. “Mengapa harus 1,3 juta unit per tahun? Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog,”ujarnya.

Sebagai pengamat dia mengusulkan supaya pemerintah mendatang membangun sebanyak 500 ribu unit rumah tapak (landed house), 500 ribu unit rumah vertikal (rusunami) dan 3 juta unit rumah di pedesaan.

Pembangunan rumah tersebut hanya membutuhkan anggaran subsidi sebesar Rp101 triliun per tahun. Dengan rincian subsidi Rp50 triliun untuk rumah tapak, Rp36 triliun untuk rusunami dan subsidi untuk 3 juta rumah di desa sekitar Rp15 triliun. “Dana itu cukup realistis. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun,” pungkas Panangian. (MRI)