Pemerintah Berkomitmen Wujudkan Kolaborasi Tangani Kawasan Kumuh Perkotaan

Pemerintah berkomitmen mewujudkan kolaborasi dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kawasan kumuh di perkotaan. 
0
51

Jakarta – Pembangunan kawasan perkotaan di Indonesia masih menghadapi tantangan kemiskinan dan kumuh. Pemerintah berkomitmen mewujudkan kolaborasi dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kawasan kumuh di perkotaan.

“Pembangunan perkotaan di Indonesia masih banyak berhadap dengan tantangan terkait kemiskinan dan kekumuhan. Satu dari 10 penduduk Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor sangat perlu guna mewujudkan permukiman dan perkotaan Indonesia lebih baik,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti, dalam siaran pers, Selasa, 4 Oktober 2022.

Upaya kolaboratif dan pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam penanganan kawasan kumuh, pengelolaan sampah, air limbah domestik dan penyediaan air minum menjadi tema utama peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia (HHD-HKD) tahun 2022. Salah satunya dengan mewujudkan komitmen pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Tema nasional Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia tahun 2022 yaitu ‘Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan Menuju Nol Kumuh’.

Diana menjelaskan, peringatan HHD-HKD bertujuan meningkatkan komitmen dan partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, tanpa meninggalkan satu wilayah pun. Artinya semua harus ditangani, terjangkau, dan dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Target Penanganan

Secara nasional, selama periode 2020 – 2022 Kementerian PUPR telah menangani kawasan kumuh seluas 7.257 hektare atau melebihi target sebesar 5.830 hektare. Selanjutnya hingga 2024, target penanganan kawasan kumuh mencapai 10.000 hektare sehingga menyisakan sekitar 2.743 hektare kawasan kumuh.

Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi yang juga Duta Pembangunan Berkelanjutan Billy Mambrasar menambahkan, sesuai arahan Presiden yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 terkait Pengurangan Kemiskinan Ekstrem, target saat ini sebesar 4 persen harus menjadi nihil di tahun 2024. Termasuk target nihil untuk permukiman kumuh.

“Oleh sebab itu, dalam pekerjaan kami melakukan sosialisasi SDGs dan telah banyak best practices. Untuk mencapai goals no 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, ternyata hanya dapat tercapai apabila terjadi kolaborasi yang efektif antara semua pihak,” ujar Billy.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memaksimalkan kolaborasi multi sektor dalam mencapai SDGs. Bahkan, tidak hanya kolaborasi pentahelix saja, tapi hexahelix dengan melibatkan peranan generasi muda. (BRN)