Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Situasi Politik Kondusif, Penyaluran KPR BCA Ditargetkan Tumbuh 11%

Situasi Politik Kondusif, Penyaluran KPR BCA Ditargetkan Tumbuh 11%

  • calendar_month Senin, 26 Feb 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Makro ekonomi nasional yang positif dan kondisi politik yang kondusif pasca pemilihan umum (pemilu) membawa optimisme termasuk kepada bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). Salah satunya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menargetkan penyaluran KPR di tahun 2024 dapat tumbuh sebesar dua digit.

Executive Vice President Consumer Loan Division BCA, Welly Yandoko mengatakan pihaknya optimis dapat menjaga performa penyaluran KPR bahkan ditargetkan meningkat 10%-11% dibandingkan 2023. Keyakinan tersebut didukung proyeksi pertumbuhan penyaluran kredit perumahan pada tahun ini, serta perekonomian nasional yang kuat.

“Kami akan mencapai target tersebut dengan mendorong penyaluran KPR termasuk dengan mengoptimalkan seluruh jaringan penjualan, baik kantor cabang, developer dan property agent,” ungkapnya dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta yang ditulis Senin (26/2).

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional di 2024 akan tumbuh mendekati angka 5% dengan target inflasi 2,5% plus minus 1%. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun ini disebut akan jauh lebih baik ketimbang 2023. Sementara pertumbuhan kredit yang tumbuh sebesar 10,6% di 2023, telah membuka ruang besar bagi pertumbuhan kredit di tahun ini.

Pasar properti di Indonesia juga diuntungkan dengan bonus demografi kelompok milenial yang mulai banyak mengambil KPR. Saat ini dari 270 juta jiwa masyarakat Indonesia, sekitar 25% atau 48 juta jiwa adalah generasi milenial dan 15 juta jiwa diantaranya berada di Jabodetabek.

Selain kondisi makro ekonomi dan potensi pasar properti yang masih cukup besar dengan kekurangan (backlog) rumah mencapai 12,7 juta unit, faktor lain yang menambah optimisme adalah stabilitas politik dan keamanan nasional yang terjaga kondusif pasca pemilu. Adanya program pembangunan rumah sekitar 2 juta hingga 3 juta unit per tahun dari para kandidat presiden dan wakil presiden juga menjadi penyemangat pasar.

“Program ini bagus sekali, karena akan membantu pemerintah untuk memangkas jarak backlog perumahan yang terus melebar,” kata Welly.

Dia bersyukur pemilu berjalan aman dan kemungkinan selesai satu putaran, sehingga efisien dari sisi biaya dan membawa kepastian bagi dunia usaha untuk kembali bergerak. Namun, Welly mengaku khawatir dengan situasi ekonomi global yang masih penuh tantangan termasuk konflik perang di Ukraina yang belum usai, sehingga dapat menganggu suplai dan mengerek inflasi.

“Kalau inflasi naik, maka suku bunga kredit biasa akan terkoreksi. Itu akan menghambat penjualan properti,” paparnya.

BCA terus menyediakan tingkat suku bunga yang menarik sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat. BCA juga berusaha untuk meningkatkan penetrasi ke segmen pasar yang relatif belum tergarap khususnya segmen pasar milenial yang angka populasinya cukup besar.

Infrastruktur pendukung penyaluran KPR juga terus ditingkatkan melalui pengembangan digital KPR yang dapat mengakomodir pengajuan aplikasi melalui e-form, simulasi budget, monitoring proses aplikasi melalui fitur e-tracking, dan layanan lainnya.

“Pengembangan website www.rumahsaya.bca.co.id terbukti memperluas jangkauan penjualan kepada masyarakat yang digital savvy atau belum terjangkau oleh kantor cabang BCA,” sebut Welly.

Perkuat Kerjasama

Upaya kerjasama dengan developer dan property agent juga terus dilakukan dan ditingkatkan. Tidak sembarangan, kata Welly, BCA sangat selektif sekali untuk memilih rekanan developer. Hanya developer yang dinilai memenuhi tanggung jawab secara finansial dan penyelesaian unit rumah kepada konsumen saja yang dipilih BCA. Hal itu sekaligus upaya pencegahan untuk melindungi para nasabah.

“Saat ini kami sudah menjalin kerjasama dengan puluhan developer dengan lebih dari 1.000 proyek properti di seluruh Indonesia. Kalau ditanya developer dengan kontribusi KPR yang paling besar saat ini masih Sinar Mas Land dan Ciputra Grup. Ada pula Summarecon Agung, Metland, dan Paramount Land,” jelasnya.

Ke depan, ungkap Welly, BCA akan lebih mendekatkan diri dengan pasar melalui strategi pricing di momen-momen tertentu. Misalnya, ketika acara Hari Ulang Tahun (HUT) BCA nanti akan ada suku bunga khusus untuk konsumen.

“Kami melihat tidak semata-mata mengembangkan bisnis saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kami melayani termasuk melindungi seluruh konsumen dan nasabah,” pungkasnya. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kuartal I 2022, Penyaluran FLPP Lampaui Target

    Kuartal I 2022, Penyaluran FLPP Lampaui Target

    • calendar_month Selasa, 5 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang kuartal I tahun 2022 oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melampaui target yakni sebanyak 45.777 unit atau Rp5,08 triliun. Nilai ini setara dengan 20,26% dari total target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tahun 2022. “Kuartal I tahun 2022, target penyaluran dana FLPP sebesar […]

  • Kinerja Bisnis, Penjualan dan Pendapatan Usaha APLN Naik 154%

    Kinerja Bisnis, Penjualan dan Pendapatan Usaha APLN Naik 154%

    • calendar_month Senin, 31 Okt 2022
    • 0Komentar

    JAKARTA – Emiten properti, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berhasil mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp7,39 triliun untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022. Pencapaian tersebut meningkat 154,2% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp2,91 triliun. Laba kotor perseroan juga melonjak 332,8% menjadi Rp4,39 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp1,01 […]

  • Ekonomi Hijau Dorong Inklusivitas Pembangunan Berkelanjutan

    Ekonomi Hijau Dorong Inklusivitas Pembangunan Berkelanjutan

    • calendar_month Selasa, 26 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah menetapkan rencana ekonomi hijau sebagai strategi utama transformasi ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan. Hal ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk ekonomi hijau adalah implementasi kebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, serta skema pajak karbon di tahun 2023. Menteri Koordinator Bidang […]

  • PPN DTP Properti

    PPN DTP Properti Diberlakukan Hingga Tahun 2026

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah kembali menerapkan kebijakan PPN DTP Properti hingga tahun 2026 untuk menindaklanjuti momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Aturan PPN DTP Properti tersebut merupakan bagian dari Program Paket Ekonomi di paruh kedua tahun 2025 yang akan diakselerasikan hingga akhir tahun ini dan awal tahun depan. “Pemerintah akan melanjutkan PPN DTP Properti di tahun 2026 yang sudah […]

  • Infrastruktur Jalan Tol (Foto: Adang Sumarna)

    Ini Sektor Properti Menjanjikan di Sepanjang Ruas Tol Trans Sumatera

    • calendar_month Rabu, 30 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Beroperasinya jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.800 km diharapkan akan memicu perkembangan properti di sepanjang jalur tersebut. Dua sektor properti yang menjanjikan di jalur tol yang menghubungkan kota-kota di Sumatera dari Lampung hingga Aceh, antara lain sektor industri dan perumahan. “Dengan mempertimbangkan situasi di Jawa, pengoperasian jalan tol seharusnya memicu perkembangan properti di […]

  • Penyerapan Insentif PPN DTP 2021 Belum Efektif, REI Usul Ini

    Penyerapan Insentif PPN DTP 2021 Belum Efektif, REI Usul Ini

    • calendar_month Senin, 3 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Program insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi sektor properti di tahun 2021 dinilai belum efektif. Pemerintah diharapkan dapat menunjuk satu penanggung jawab guna mengawal penerapan insentif tersebut. “REI memohon Pemerintah dapat menunjuk satu penanggung jawab lintas kementerian guna mengawal penerapan insentif PPN DTP.  Hal ini supaya tidak terjadi permasalahan di […]

Translate »
expand_less