Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Lolos PKPU, Adhi Persada Properti Siapkan Beragam Strategi Bisnis

Lolos PKPU, Adhi Persada Properti Siapkan Beragam Strategi Bisnis

  • calendar_month Rabu, 28 Feb 2024
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Manajemen PT Adhi Persada Properti (APP) akan melakukan beragam strategi bisnis untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Diantaranya melalui pengembangan aset-aset APP yang belum optimal terutama untuk mengembangkan proyek hunian tapak (landed house) dan pengembangan revenue stream baru sehingga kinerja perusahaan ke depan menjadi lebih baik dan bertumbuh.

“Kami siap memberikan yang terbaik dan mematuhi komitmen kepada para kreditur, serta siap untuk berkontribusi lebih besar dalam industri properti di Indonesia,” tegas Direktur Utama APP, Harry Wibowo dalam keterangan persnya, Rabu (28/2).

Adhi Persada Properti adalah pengembang yang berpengalaman dalam pengembangan proyek hunian, gedung komersial, gedung perkantoran dan pengelolaan properti. Perusahaan properti ini juga merupakan anak perusahaan dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang merupakan BUMN Konstruksi terbesar di Indonesia.

Sejak Juni 2023, APP masuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, setelah melalui proses PKPU dan berdasarkan hasil keputusan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 26 Februari 2024, APP telah berhasil mencapai proses homologasi melalui kesepakatan damai dengan seluruh kreditur.

Harry Wibowo menyatakan momentum spesial ini menjadi pendorong yang baik untuk APP kembali bertumbuh. Menurutnya, kesepakatan itu menjadi awal dari sebuah lembaran baru dan kekuatan baru bagi perusahaan.

“Ini adalah awal dari pemulihan kembali bagi APP untuk menjadi perusahaan berkinerja positif dan kuat ke depannya,” jelasnya.

Proses Voting

Proses pemungutan suara atau voting PKPU APP dilaksanakan pada Rabu, 7 Februari 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil voting tersebut, sebesar 99,36% kreditur konkuren dan 87,14% kreditur separatis telah mendukung dan memberikan suara setuju dalam voting rencana perdamaian APP. Terdapat 759 kreditur dari 790 kreditur yang memberikan suara persetujuan atas proposal perdamaian PKPU APP.

Manajemen APP mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas doa dan dukungan positif dari seluruh kreditur, sehingga APP dapat melewati proses PKPU dan seluruh tahapan dapat berjalan dengan kondusif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tentu hal ini menjadi semangat baru bagi APP untuk senantiasa tumbuh dengan fundamental keuangan yang kokoh,” pungkas Harry Wibowo. (MRI)

  • Penulis: Muhammad Rinaldi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BTN dan BP Tapera Gelar Akad Massal KPR Syariah se-Indonesia

    BTN dan BP Tapera Gelar Akad Massal KPR Syariah se-Indonesia

    • calendar_month Rabu, 27 Sep 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN melalui Unit Usaha Syariah (UUS/BTN Syariah) bekerjasama dengan BP Tapera menggelar Akad Massal KPR Syariah sebanyak 2.300 unit secara serentak di seluruh Indonesia. Gelaran akad massal KPR Syariah tersebut dipusatkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (26/9). Direktur Consumer […]

  • Akuisisi BTN Syariah Ancam Program Rumah MBR di Aceh

    Akuisisi BTN Syariah Ancam Program Rumah MBR di Aceh

    • calendar_month Kamis, 16 Jun 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Provinsi Aceh terancam ambruk. Hal ini menyusul rencana penggabungan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) ke PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. “Penggabungan BTN Syariah ke BSI bakal mengancam pembangunan perumahan bersubsidi di Provinsi Aceh. Sebab sekarang ini tidak […]

  • Dukung Insentif PPN, Intiland Persembahkan Intiland Sunshine Fair

    Dukung Insentif PPN, Intiland Persembahkan Intiland Sunshine Fair

    • calendar_month Senin, 20 Mei 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengembang properti, PT Intiland Development Tbk (Intiland) meluncurkan program promo penjualan properti bertajuk “Intiland Sunshine Fair”. Promo yang berlangsung dari Mei hingga Juni 2024 ini memberikan kesempatan emas bagi masyarakat untuk memiliki properti impian dengan penawaran istimewa. Intiland Sunshine Fair menawarkan 21 proyek properti unggulan yang menyediakan beragam produk properti seperti rumah tapak, […]

  • Paramount Land (Foto: Istimewa)

    Paramount Land Catat Penjualan Rp 775 Miliar dari Dua Ruko

    • calendar_month Selasa, 22 Jun 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Merespon permintaan akan produk komersial yang masih tinggi khususnya di wilayah Gading Serpong, Paramount Land kembali meluncurkan produk ruko bernama Aniva Grande dan Aniva Junction tahap kedua di Gading Serpong. Di mana pada tahap pertama penjualan produk Aniva Grande dan Aniva Junction sukses dengan seluruh unit habis terjual. Adapun pemilihan unit produk Aniva […]

  • PUPR Sulap Lahan Tak Produktif Jadi Area Wisata Sepeda

    PUPR Sulap Lahan Tak Produktif Jadi Area Wisata Sepeda

    • calendar_month Senin, 19 Apr 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merampungkan penataan kawasan Bike Park (Taman Bersepeda) senilai Rp 17 miliar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini tidak hanya untuk menggairahkan olahraga bersepeda, tapi juga bertujuan menggaet minat wisatawan pada Destinasti Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika-Lombok. “Untuk pariwisata, […]

  • Perlu Dikaji Ulang, REI Desak Penundaan Kenaikan Tarif PBB

    Perlu Dikaji Ulang, REI Desak Penundaan Kenaikan Tarif PBB

    • calendar_month Kamis, 25 Jan 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada 5 Januari 2024. Meski ditujukan untuk mengharmonisasi pengelolaan desentralisasi fiskal pusat dan daerah, namun aturan ini dinilai akan menambah beban ekonomi masyarakat yang sedang dalam proses pemulihan pasca pandemi Covid-19. Ketua Umum DPP […]

Translate »
expand_less