Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Pemerintah Waspadai Risiko Keuangan Global

Pemerintah Waspadai Risiko Keuangan Global

  • calendar_month Selasa, 22 Mar 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kendati kondisi pemulihan ekonomi nasional terus berlanjut, Pemerintah harus mewaspadai eskalasi risiko global yang memicu tekanan pasar keuangan global. Upaya normalisasi perekonomian di Negeri Paman Sam serta memanasnya tensi Rusia versus Ukraina menjadi isu global yang patut diwaspadai.

“Beberapa waktu lalu kita dengar adanya kemungkinan percepatan normalisasi moneter di Amerika Serikat. Kemudian, meningkatnya tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang tereskalasi sehingga kini menjadi sumber risiko global yang cukup besar. Kita harus mewaspadai hal itu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam DBS Asian Insight Conference 2022 bertema ‘Economic and Political Outlook 2022: Gearing Up fir Stronger Recovery‘, secara daring, Senin, 21 Maret 2022.

Wamenkeu menjelaskan dampak langsung dari eskalasi tensi politik Rusia dan Ukraina adalah peningkatan tajam harga komoditas, khususnya harga energi dan harga komoditas pangan. Harga batu bara dan crude palm oil (CPO) turut mengalami kenaikan. Demikian juga harga nikel yang melonjak secara cepat.

“Kita lihat di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, inflasinya mencapai tingkat yang cukup tinggi. Bahkan tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan volatilitas global,” kata Wamenkeu.

Volatilitas Pasar Keuangan Global

Adapun volatilitas pasar keuangan global juga mengalami kenaikan akibat sentimen geopolitik tersebut. Meskipun beberapa hari terakhir sedikit mengalami penurunan. Namun, Wamenkeu menekankan bahwa pemerintah harus mewaspadai tekanan pasar keuangan global.

“Ini semua bisa menjadi downside risk bagi prospek pertumbuhan global yang nantinya harus kita antisipasi ke dalam Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah bersama kebijakan sektor keuangan dan fiskal akan terus mewaspadai dampak rambatan terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Kalau kondisi globalnya menjadi lebih volatil, kita mesti waspadai. Lewat channel keuangan seperti apa nanti dampaknya. Kemudian, melalui channel perdagangan juga bisa jadi ada dampak. Sedangkan dampak domestik terhadap inflasi, dampaknya pada pertumbuhan harus kita monitor dan antisipasi bersama,” kata Wamenkeu.

Wamenkeu berharap pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2022 akan tumbuh lebih baik, sejalan dengan tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia.

“Tahun ini semoga kita masih mendapatkan kombinasi antara dorongan pemulihan, pertumbuhan ekonomi akibat dorongan pemulihan maupun dorongan angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat kondisi tahun lalu masih slightly negatif. Ini semacam technical rebound yang masih kita dapatkan,” pungkasnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • pembangunan IKN

    IKN Diproyeksikan Rampung 2045, Ini Progres Pembangunannya

    • calendar_month Sabtu, 19 Agt 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. “Ini kesempatan kita untuk berubah, jadi IKN ini sarana untuk perubahan semakin baik dari sejak kita merdeka hingga di 2045 tepat 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi,” kata Ketua Satuan Tugas […]

  • Angka Backlog Tidak Berkurang, Dibutuhkan Capres Peduli Perumahan!

    Angka Backlog Tidak Berkurang, Dibutuhkan Capres Peduli Perumahan!

    • calendar_month Kamis, 5 Okt 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Joko Widodo pada saat membuka Musyawarah Nasional Realestat Indonesia (Munas REI) tahun 2023 menegaskan bahwa angka backlog perumahan nasional masih sangat besar mencapai 12,7 juta unit. Padahal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selalu mengklaim sudah membangun sejuta rumah setiap tahunnya. Pakar Perumahan Nasional, Panangian Simanungkalit mengatakan nyatanya dari 2014 sampai […]

  • Sederet Tokoh Properti dan Nasional Raih Duo Award ke-2

    Sederet Tokoh Properti dan Nasional Raih Duo Award ke-2

    • calendar_month Selasa, 21 Mar 2023
    • 0Komentar

    JAKARTA – Grup perusahaan media, Journalist Media Network (JMN) kembali menggelar ajang bergengsi Duo Award, yakni Indonesia Property&Bank Award (IPBA) ke XVII dan Indonesia myHome Award (IMHA) ke VI di Ballroom Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/3). Penghargaan tersebut dilakukan rutin setiap tahunnya oleh JMN, sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang berprestasi dalam rangka […]

  • KUB lengkapi layanan Bank DKI

    Transfer Layanan JakOne Mobile Sudah Pulih

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Bank DKI terus berupaya melakukan proses pemulihan sistem layanan secepat mungkin. Setelah membuka layanan ATM Off-Us, layanan transfer antarbank melalui skema Real Time Online (RTOL) di aplikasi JakOne Mobile telah kembali normal dan dapat digunakan oleh nasabah. Layanan transfer antarbank melalui skema BI Fast melalui aplikasi JakOne Mobile masih dalam proses koordinasi lebih […]

  • Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dinilai Lemah

    Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dinilai Lemah

    • calendar_month Selasa, 9 Feb 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Aturan penerbitan sertipikat elektronik dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) dari sisi hukum dianggap masih lemah. Sebaiknya, aturan ini tertuang dalam beleid yang levelnya lebih tinggi, yaitu minimal Peraturan Pemerintah (PP) atau bahkan undang-undang (UU). “Ide hukumnya bagus. Namun formula materi muatan tidak memadai dengan Peraturan Menteri ATR. Minimal PP karenanya kontennya hak atas […]

  • Rapat Kabinet bahas pembiayaan perumahan pekerja informal

    Pekerja Informal Bakal Dapat Akses Pembiayaan Perumahan

    • calendar_month Rabu, 8 Jan 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Presiden Prabowo Subianto merancang skema agar kelompok masyarakat pekerja informal dapat mengakses pembiayaan perumahan. Hal itu sebagai upaya kebijakan pro rakyat yang diimplementasikan dalam program penyediaan kebutuhan papan bagi masyarakat. “Keadilan harus dijalankan bukan hanya kepada yang punya gaji, tetapi juga yang tidak punya gaji, tidak bersifat pegawai, tetapi yang bergerak di sektor […]

Translate »
expand_less