TANGERANG SELATAN – Diusianya yang menginjak 13 tahun, The Housing and Urban Development (HUD) Institute telah banyak melahirkan advokasi kebijakan publik serta regulasi perumahan dan pembangunan perkotaan. Pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 melahirkan inisiatif The HUD Institute mengenai konsep “Rumah Sehat Produktif” yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan perkotaan.

Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto mengatakan sejak dideklarasikan pada 14 Januari 2011,The HUD Institute lebih banyak fokus pada isu dan kajian public housing. Kemudian pada 2017, setelah studi banding ke Malaysia lembaga yang terdiri dari sejumlah pakar dan praktisi perumahan dan perkotaan itu mulai mengkaji persoalan public transportation berbasis konektivitas dan aksesibilitas. Lalu setelah MoU antara HUD Institute dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dilakukan pada 29 Agustus 2023, HUD Institute juga mempelajari pentingnya public health.

“Untuk itu, hari ini bertepatan dengan ulang tahun The HUD Institute ke-13, kami mengambil langkah inisiatif untuk berkolaborasi dengan asosiasi profesi kesehatan di Tangerang Selatan untuk membuka klinik kesehatan,” ungkapnya saat peresmian Klinik Kesehatan HUD di Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (14/1).

Dia menambahkan, klinik yang pertama ini merupakan percontohan untuk mempertautkan prinsip pembangunan perumahan rakyat, perkotaan, dan transportasi publik dengan penyediaan fasilitas kesehatan masyarakat. Inisiatif ini, sebut Zulfi, diharapkan menjadi kebijakan bagi pemerintah pusat dan setiap pemerintah daerah.

Di tahap awal, klinik kesehatan ini baru menyediakan layanan pengobatan umum dan gigi. Ke depan akan tersedia layanan spesialis anak, jantung, dan dokter kandungan. Inisiatif The HUD Institute melakukan peluncuran klinik kesehatan perkotaan ini juga merupakan upaya stimulasi untuk mengelaborasi lebih banyak kebijakan dan program keberlanjutan perkotaan dengan masyakarat (sustainability city and community).

Kesehatan Perkotaan

Klinik kesehatan perkotaan ini, lanjut Zulfi, akan dijadikan pilot project, bukan hanya sebatas sarana dan akses pelayanan kesehatan personal (pasien) namun diusulkan menjadi intervensi kebijakan dan tindakan terhadap problematika kesehatan perkotaan. Seperti wabah akibat serangan penyakit menular yang berasal dari kawasan kumuh kota akibat kurangnya persediaan air bersih dan sanitasi yang buruk sehingga membahayakan kesehatan komunitasnya.

Intervensi terhadap problematika kesehatan perkotaan memberi sumbangan signifikan dalam perbaikan kesehatan personal yang berada di hilir dari problematika akut kesehatan masyarakat di perkotaan. Problematika perkotaan bukan hanya sekadar isu kekurangan rumah (backlog), kawasan kumuh kota dan rumah tidak layak huni, namun juga aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk kesehatan perkotaan.

Menurutnya, inisiatif kolaborasi ini perlu disebarkan kepada para pelaku pembangunan perumahan dan pembangunan perkotaan bersama dengan profesi kesehatan.

“Salah satu target adalah menghimpun gagasan dan usulan praktis jangka pendek untuk mengusung advokasi kesehatan perkotaan dalam perencanaan dan eksekusi kebijakan kawasan perumahan dan pembangunan perkotaan,” pungkasnya. (MRI)