Jakarta – Dari total 308.854 PNS di lingkup Provinsi Jawa Tengah sebagai peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) aktif, sebanyak 197.220 (63,86 persen) sudah melakukan pemutakhiran data individu. Sedangkan 111.634 peserta (36,14 persen) yang belum melakukan pemutakhiran data secara individu. Hal ini terungkap dalam Sosialisasi Program Tapera dan Pemutakhiran Data PNS Bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Selasa, 19 Juli 2022.

Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), saat ini Provinsi Jawa Tengah memiliki 308.854 peserta Tapera aktif. Dari total peserta aktif itu, 293.600 peserta memilih pengelolaan dana dengan Prinsip Konvensional dan 15.254 memilih pengelolaan dana dengan konsep syariah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah selaku pihak pemberi kerja, telah menyelesaikan pemutakhiran data kepada 288.610 Peserta (93,45%) melalui portal.

“Pemutakhiran data penting bagi Peserta untuk mengetahui dan memastikan informasi data Peserta, status kepesertaan (aktif/nonaktif), besaran setoran dan saldo Simpanan, pilihan prinsip pengelolaan dana (konvensional/syariah) serta rekening pengembalian Simpanan pada saat pensiun” ujar Deputi Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro, dalam siaran persnya, Selasa, 19 Juli 2022.

Eko menjelaskan, pihaknya terus mendorong Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan pemutakhiran data. Tujuannya untuk memperoleh gambaran kebutuhan data perumahan PNS. Baik dalam tingkatan kementerian/lembaga, Pemprov, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. “Kami bekerja sama dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) untuk roadshow Sosialisasi Program Tapera dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data PNS,” papar Eko.

Lebih lanjut Eko menyampaikan, hingga per 15 Juli 2022 sebanyak 75.511 Peserta telah menentukan minat pembiayaan Tapera, yang terdiri dari 11.500 Kredit Pemilikan Rumah, 4.779 Kredit Bangun Rumah, dan 50.365 Kredit Renovasi Rumah dengan prinsip konvensional.

Sedangkan pada peserta dengan prinsip syariah, sebanyak 1.393 Pembiayaan Pemilikan Rumah, 633 Pembiayaan Bangun Rumah, dan 4.361 Pembiayaan Renovasi Rumah dengan skema syariah. Hingga akhir Juni 2022 Provinsi Jawa Tengah telah memberikan realisasi akad Kredit Pemilikan Rumah Tapera sebanyak 75 unit rumah atau sebesar Rp 10,84 miliar.

Capaian Rendah

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko menyebut, sebanyak 63,87 persen PNS di wilayahnya telah memutakhirkan data. “Provinsi Jawa Tengah termasuk cukup baik dalam hal pemutakhiran data. Kami memberikan apresiasi kepada pihak BKD Provinsi Jawa Tengah karena telah mencapai 93,55 persen,” ungkap Arief.

Arief mengutarakan, daerah kabupaten/kota yang telah mencapai angka tinggi lebih dari 80 persen. Misalnya, seperti di Magelang, Surakarta dan Tegal. Meskipun demikian, Pemprov Jawa Tengah juga memberi perhatian pada kabupaten/kota dengan capaian pemutakhiran masih rendah yakni kurang dari 30 persen. Contohnya, seperti di Salatiga, Semarang, Pati dan Pemalang.

“Perlu untuk dikejar, kami menargetkan paling tidak tahun 2022 ini kita sudah bisa merealisasikan migrasi data Bapertarum ke BP Tapera. Bagi Kepala Dinas kabupaten dan kota, silakan koordinasi kepada kami, akan kami fasilitasi,” ujar Arief. (BRN)