Jakarta – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Pemerintah Kota Pariaman untuk memperkuat pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai pedoman dalam pelaksanaan program perumahan. Adanya data RTLH yang baik, harapannya adalah mempermudah pemerintah dalam mengalokasikan bantuan perumahan untuk masyarakat sehingga tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat menerima audiensi Walikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Genius Umar di Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, pada hari Rabu 22 September 2021.

Tampak hadir daloam kesempatan tersebut Direktur Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan, Edward A., Direktur Rumah Swadaya, K.M Arsyad, Walikota Pariaman, Genius Umar, Kepala Dinas PUPR Pariaman, Asrizal dan Sekretaris Perumahan Permukiman Lingkungan Hidup, Feriandri

Menurut Khalawi, adanya data RTLH pada dasarnya perlu mendapat perhatian dari seluruh kepala daerah di Indonesia. Adanya data RTLH merupakan pintu masuk bagi pemerintah untuk mengalokasikan bantuan perumahan bagi masyarakat di daerah.

“Sesuai arahan Menteri PUPR bahwa seluruh kegiatan pembanguan infrastruktur dan perumahan ke depan harus terintegrasi,” ungkap Khalawi dalam keterangan pers.

Dengan demikian, pembangunan rumah tidak hanya fisiknya saja dan bebas RTLH, tetapi juga ada penyelesaian pembangunan lingkungannya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Genius Umar memaparkan proposal pembangunan kota Pariaman.

“Dengan keterbatasan anggaran daerah, kita meminta dukungan dari Kementrian PUPR RI, mengenai lanjutan pembangunan ‘Water Front City’ antara lain, pengembangan Talao Pauh Park, masjid terapung, pasar basah, sanitasi dan pengolahan sampah dan juga termasuk Jogging track tepi sungai dan laut, serta permintaan bantuan RTLH bagi warga Kota Pariaman,” ungkap Genius.

Bantuan Perumahan

Walikota Pariaman ini juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sudah memiliki data masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan dan saat ini tinggal di RTLH. Dari data milik Pemkot Pariaman di lapangan masih ada ribuan masyarakat yang saat ini tinggal di RTLH.

“Kami mengajukan usulan bantuan Program BSPS atau bedah rumah ke Kementerian PUPR tahun depan sebanyak 1.232 unit rumah. Dan telah melengkapi proposal tersebut dengan rincian nama serta alamat lengkapnya sehingga bisa petugas verifikasi. Kami berharap usulan kami bisa direalisasikan agar Kota Pariaman bebas dari RTLH,” harapnya.

Namun demikian, Genius juga mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pariaman juga telah melakukan berbagai upaya dalam membantu masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak huni, baik melalui APBD maupun CSR perbankan, BUMN/BUMD dan Baznas.

“Tetapi masih ada warga kami yang memiliki rumah yang tidak layak huni. Untuk itu kami soan ke senior birokrat di Kementerian PUPR ini yang khusus menangani Perumahan dan penyaluran RTLH,” imbuhnya. (ADH)