PUPR Alokasikan Rp 93 M untuk Program Sejuta Rumah di Kalsel
Rusun di Kalsel (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan bantuan senilai Rp 92,8 miliar yang bersumber dari APBN untuk pembangunan hunian bagian dari Program Sejuta Rumah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Bantuan itu meliputi pembangunan rumah susun (rusun), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dan bantuan Rumah Umum Komersial (RUK).
“Kami telah melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Kalsel dengan total anggaran senilai Rp 92,8 miliar,” ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Hujurat, dalam siaran persnya, Rabu, 15 Desember 2021.
Hujurat menjelaskan, Balai P2P Kalimantan II juga melaksanakan agenda monitoring dan evaluasi mengenai dampak positif program perumahan bagi masyarakat. Pemantauan itu melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengetahui kendala di lapangan, menerima masukan dan saran serta evaluasi agar program di bidang Perumahan ini semakin baik dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat.
“Kami ingin mengetahui efektivitas program yang berjalan maupun perbaikan di sektor perumahan ke depan. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan serta informasi sebanyak-banyaknya mengenai Program Sejuta Rumah,” terangnya.
Pembangunan infrastruktur perumahan meliputi pembangunan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kalimantan Selatan. Rusun setinggi delapan lantai lengkap dengan fasilitas meubelair. Selanjutnya adalah Program BSPS sebanyak 836 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di enam kabupaten/kota di Kalsel.
Berikutnya, Program PSU berupa jalan lingkungan untuk 1.607 unit rumah subsidi di 6 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
“Kami tetap optimis seluruh pembangunan perumahan Kementerian PUPR di Kalsel selesai tepat waktu. Meski pengerjaan bangunan sedikit terlambat karena faktor cuaca. Namun dengan kerja tim dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga kendala di lapangan dapat teratasi,” terang Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan Erpika Ansela Surira. (BRN)
