Audiensi Sekjen KKP ke Kementerian PUPR (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menjajaki peluang pembangunan rumah untuk para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia. KKP diminta menyiapkan lahan untuk lokasi pembangunan hunian ASN serta mengajukan permohonan usulan pembangunan rumah khusus (Rusus) maupun rumah susun (Rusun).
“Rumah dinas untuk ASN saat ini memang sangat terbatas sehingga dengan pembangunan rumah ini diharapkan bisa membantu mereka untuk tinggal di rumah yang layak huni khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Kami minta KKP untuk mendata lokasi serta usulan kebutuhan rumah ASN ke Kementerian PUPR,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid saat menerima audiensi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Antam Novambar di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu, 29 September 2021.
Khalawi mengungkapkan, pembangunan rumah ASN merupakan salah satu target Program Sejuta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PUPR. Sebab masih banyak ASN yang bertugas di daerah belum memiliki rumah.
Lebih lanjut Khalawi menjelaskan, Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan berbagai Kementerian/ Lembaga serta pemerintah daerah yang membutuhkan bantuan pembangunan perumahan khususnya untuk para ASN. Salah satunya dengan membangun rumah ASN yang bertugas di wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar.
Selain itu, Khalawi juga menerangkan ASN bisa memiliki rumah bersubsidi yang angsurannya sangat terjangkau. Dengan demikian, mereka bisa memiliki aset rumah dan membayar angsuran dengan ringan dan biaya terjangkau.
Antam Novambar mengungkapkan, pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang sudah membangun perumahan ASN KKP yang bertugas di wilayah Karawang, Kendari dan Sorong. Ke depan, pihaknya akan mengajukan pembangunan rumah dinas untuk ASN KKP di wilayah Indonesia di wilayah perbatasan dan pulau terluar serta beberapa lokasi prioritas seperti di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Ambon.
“Selama ini perumahan dinas KKP sangat minim, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Baru Kementerian PUPR yang membangun rumah untuk pegawai KKP. KKP ini kan masih tergolong kementerian paling bungsu dan infrastrukturnya kemarin dikhususkan dan diutamakan untuk kantor-kantor. Menteri Kelautan dan Perikanan juga fokus pada penyedian tempat tinggal pegawai dan kami siap untuk menyediakan lahan untuk rumah khusus maupun Rusun sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal,” jelas Antam. (BRN)
