Jakarta – Polemik menghilangnya fungsi non-hunian di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun (rusun), khususnya di dalam Pasal 50 memasuki babak akhir. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun bertentangan dengan UUD 1945. “Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran […]

Jakarta – Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Permen PKP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun diharapkan menjadi solusi pengelolaan rusun. Hal itu seiring masih maraknya perselisihan terkait pengelolaan hunian vertikal. “Permen 4 Tahun 2025 bertujuan meminimalisasi beragam permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan apartemen. Dalam […]

Jakarta –  Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong pembentuk undang-undang (UU) segara menyusun aturan mengenai rumah susun (rusun) bukan hunian di Indonesia. “Mahkamah mendorong pembentuk undang-undang untuk dapat segera menyusun undang-undang maupun peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penyelenggaraan rumah susun yang memiliki fungsi bukan hunian di Indonesia,” kata Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam pembacaan […]

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pentingnya penyediaan rumah susun (rusun) untuk pekerja di kawasan industri. Ketersediaan fasilitas hunian ini bertujuan meningkatkan semangat dan produktivitas para pekerja yang bermuara pada kenaikan daya saing industri nasional. “Kita masih sangat membutuhkan ketersediaan rusun bagi pekerja. Pekerja di Indonesia perlu tinggal di hunian yang layak […]

Jakarta – Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Satuan Rumah Susun (Sarusun) merupakan sebuah konstruksi hukum baru tentang bukti kepemilikan unit hunian berupa rumah susun yang diperuntukkan khusus bagi MBR. Setelah rumah susun dibangun, unit-unit tersebut dijual kepada MBR. Setelah itu, diterbitkan SKBG sebagai tanda bukti kepemilikan bangunan unit sarusun tersebut tanpa kepemilkan tanahnya. “Skema ini […]

Jakarta – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp 5,938 triliun untuk pelaksanaan Program Sejuta Rumah tahun 2023 mendatang. Sejumlah target perumahan antara lain pembangunan rumah susun (rusun), rumah swadaya, rumah khusus serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). “Anggaran usulan pagu indikatif berdasarkan exercise penyesuaian pagu Kementerian […]

Jakarta – Program Rusun Sewa Milik (Rent-to-Own) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berjalan lebih dari 30 tahun lalu memiliki sejumlah kendala. Pemprov DKI pun menghentikan program yang sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi bagi milenial memiliki hunian. “Saat ini memang sudah tidak ada lagi program tersebut hanya saja kami masih punya banyak PR (pekerjaan […]

Jakarta – Menghilangnya fungsi non-hunian di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, khususnya di dalam Pasal 50 menimbulkan polemik. Meski di dalam penjelasannya mengatur di dalam fungsi campurannya. Tetapi, kenyataanya di dalam pasal atau batang tubuh UU No. 20/2011, khususnya di Pasal 50 menimbulkan problematika dan keresahan bagi para pelaku rumah susun. “Hemat […]

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pembangunan rumah susun (Rusun) akan membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat. Utamanya dalam memenuhi kebutuhan hunian layak. Namun demikian, agar pemanfaatan bangunan vertikal tersebut bisa maksimal dan memiliki usia bangunan yang cukup lama, Kementerian PUPR berharap Pemda serta para penerima bantuan Rusun dari pemerintah bisa segera […]

Jakarta – Pemilik dan penghuni hunian vertikal diharapkan dapat melakukan pengelolaan rumah susun (rusun) secara baik dan profesional. Hal ini seiring efektivitas hunian vertikal sebagai salah satu solusi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. “Perlu adanya kebijakan pengelolaan rusun yang baik agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pengelolaan rusun harus dapat memberikan pelayanan pengelolaan […]