Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp 5,938 triliun untuk pelaksanaan Program Sejuta Rumah tahun 2023 mendatang. Sejumlah target perumahan antara lain pembangunan rumah susun (rusun), rumah swadaya, rumah khusus serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
“Anggaran usulan pagu indikatif berdasarkan exercise penyesuaian pagu Kementerian PUPR sebesar Rp 5,938 triliun,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan pers, Kamis, 30 Juni 2022.
Pagu indikatif yang diajukan pada Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa, 28 Juni 2022 berisi sejumlah isu strategis bidang perumahan. Antara lain terkait dukungan terhadap kegiatan tematik dan direktif nasional, optimalisasi dan rehabilitasi khusus untuk aset yang belum serah terima ke pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait. Berikutnya, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, penanganan kumuh melalui keterpaduan penanganan kawasan dengan integrasi program bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Selain itu, ada juga program penyediaan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kemudian, penanganan rumah khusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana dan terdampak program pemerintah. Isu lainnya mencakup masyarakat di kawasan perbatasan dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Berikutnya, pengembangan kawasan prioritas bidang PUPR serta penanganan backlog rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini bertujuan mendorong capaian Program Sejuta Rumah.
Alokasi Pagu Indikatif
Berdasarkan data, pengalokasian pagu indikatif tersebut antara lain untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan. Misalnya, pembangunan rumah susun sebanyak 83 tower atau 3.240 unit dengan anggaran sebesar Rp 1,89 triliun. Selanjutnya, pembangunan rumah swadaya sebanyak 103.000 unit senilai Rp 2,72 triliun.
Berikutnya, yakni bantuan PSU rumah umum yang menyasar 27.825 unit rumah subsidi di seluruh Indonesia senilai Rp 407 miliar. Lalu, pembangunan rumah khusus sebanyak 2.484 unit senilai Rp 404 miliar serta Rp 519 miliar dukungan manajemen dan output non fisik.
“Kami akan terus berupaya memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program Sejuta Rumah,” tandasnya. (BRN)
