Page 37 - Majalah RealEstat Indonesia Edisi Agustus 2024

INTERNASIONAL

Sekitar 41% kondominium dijual di yang diminati dan disukai orang asing yakni
Provinsi Chonburi, yang merupakan lokasi Jakarta, Bali dan Batam,” ujar Kepala Badan
sejumlah pantai dan kawasan industri. Kajian Strategis DPP Realestat Indonesia (REI)
Sementara Bangkok, ibu kota Thailand Ignesjz Kemalawarta.
dan pintu gerbang bagi jutaan wisatawan Pemerintah Indonesia membentuk pera-
menyumbang 38% dari penjualan aparte- turan yang layak lewat Undang-Undang Cipta
men. Kerja (UUCK) yang dilengkapi dengan PP No.18
“Kepemilikan asing yang lebih tinggi Tahun 2021 dan Permen No.18 Tahun 2021.
akan mendorong permintaan, terutama di Tetapi nyatanya, meski aturan tersebut sudah
destinasi wisata populer,” kata Phattarachai diberlakukan sejak 2021, namun hingga kini
Taweewong, Direktur Riset Colliers Thailand. realisasinya belum terlaksana.
Sementara itu, memperpanjang masa Belum adanya transaksi efektif pembelian
sewa dapat mengurangi biaya lahan dan hunian bagi WNA di Indonesia disebabkan
menarik lebih banyak pengembang. Jangka IGNESJZ KEMALAWARTA beberapa permasalahan yang menjadi ham-
waktu sewa selama 30 tahun dinilai terlalu KEPALA BADAN batan. Dua yang terpenting diantaranya ada-
singkat bagi investor asing. KAJIAN STRATEGIS DPP REI lah berkaitan dengan syarat validasi untuk
Namun Presiden Badan Urusan Real Estat, pembayaran BPHTB akibat pemerintah daerah
Sopon Pornchokchai, menentang mengizin- masih mensyaratkan WNA sebagai subjek pa-
kan orang asing memiliki 75% kepemilikan harganya 2-4 juta baht per meter persegi, pe- jak luar negeri (SPLN) harus memiliki nomor
sebuah kondominium. Dia mengatakan inves- milik memilih untuk tidak menjual dan me- peserta wajib pajak (NPWP).
tor asing harus membeli unit dengan harga milih untuk menyewa. “Padahal, sudah ada surat dari Dirjen Pajak
setidaknya 10 juta baht per unit, dan harus Langkah Pemerintah Thailand yang yang menetapkan untuk WNA SPLN cukup
menyimpannya setidaknya selama tiga tahun, membuka lebih besar dan jelas kepemilikan memberikan nomor paspor yang berlaku dan
agar tidak berdampak pada pembeli lokal. properti bagi orang asing terutama untuk kon- tidak memerlukan NPWP untuk melaporkan
“Jika pemerintah mendorong perubahan dominium, patut dicontoh Indonesia. pajaknya,” jelas Ignesjz.
ini, mereka juga harus menaikkan pajak terha- Penerapan pemilikan hunian untuk orang REI mendukung agar semua perjanjian
dap pembeli asing,” tegas dia. asing di Indonesia masih jauh tertinggal diban- nominee yang masih marak terjadi di Bali
dingkan negara-negara tetangga seperti dan Lombok dibatalkan dan selanjutnya me-
Dorong Perekonomian Singapura, Malaysia, Thailand dan lainnya. ngacu pada aturan yang diatur dalam PP
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri “Padahal, Indonesia memiliki potensi be- No18/2021 dan Permen No.18/2021. Dengan
Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan sar dari segi pasar, stabilitas politik dan eko- upaya itu, maka regulasi yang ada saat ini
langkah tersebut tidak akan menguntungkan nomi, infrastruktur, kondisi iklim tropis, dan akan memacu pajak masuk deras ke negara,
kaum kapitalis secara khusus tetapi akan keindahan alam yang memesona. sehingga membawa dampak besar terhadap
membantu merangsang perekonomian seca- Setidaknya ada tiga wilayah di Indonesia perekonomian Indonesia. (Teti Purwanti)
ra keseluruhan.
Apalagi, Kabinet Thailand telah meninjau
dan menyetujui usulan Wakil Perdana Menteri.
Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri
diminta untuk melaksanakan aspek-aspek ter-
kait dari keputusan Kabinet itu.
Di sisi lain, Ketua Komite Asosiasi Perda-
gangan Real Estat, Desain dan Konstruksi Ka-
mar Dagang Thailand, Isara Boonyoung, me-
ngatakan bahwa perpanjangan sewa menjadi
99 tahun akan menguntungkan investor Thai-
land dan asing.
“Dengan masa sewa lahan 30 tahun, jika
dijadikan agunan pinjaman, bank enggan
memberikan banyak kredit, mungkin hanya
50%-60%. Namun, jika masa sewa diperpan-
jang hingga 99 tahun, lahan sewa dapat dijadi-
kan agunan usaha yang setara dengan tanah
hak milik,” katanya.
Isara menambahkan bahwa perilaku pe-
nyewaan ditentukan oleh pemilik tanah sejak
awal. Artinya, tanah milik negara tidak dapat
dijual atau dipindahtangankan dan hanya da-
pat disewakan. Sedangkan untuk tanah milik
pribadi di daerah mahal, lokasi utama yang

RealEstat Indonesia | Edisi 212, Agustus 2024 | 37Estat Indonesia | Edisi 212, Agustus 2024 | 37
Real