Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

“Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resminya, Kamis, 14April 2022.

Sri Mulyani melanjutkan, anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan. Kemudian, berbagai simpul konektivitas oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu, penggunaan dana tersebut untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.

“Tahun depan, kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” kata Sri Mulyani.

Infrastruktur

Selain pembangunan IKN, belanja prioritas APBN 2023 juga untuk infrastruktur berbagai program-program penting. Sebut saja, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi. Selain itu ada juga infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit dan BTS.

“Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tahun depan akan terus terjaga dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun pada saat yang sama, kata Menkeu, APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen.

Adapun berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare.

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi representasi bangsa yang unggul dengan mewujudkan smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, serta memiliki standar internasional sehingga menjadi contoh bagi pembangunan kota-kota lain di Indonesia.

IKN Nusantara nantinya akan memiliki 70 persen area hijau, 80 persen transportasi publik, dan pengurangan suhu 2 derajat.

Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terbagi dalam tiga klaster yaitu pemerintahan inti, pemerintahan pendidikan, dan pemerintahan kesehatan. Area yang akan pembangunan hanya 24,5 persen (1.633 Ha) dari seluruh KIPP (6.671 Ha). Selebihnya 75,5 persen (5.038 Ha) pemanfaatannya adalah sebagai area hijau. (SAN)