Kontribusi BLU ke PNBP Tembus 27,5 Persen

Jakarta – Badan Layanan Umum (BLU) mencatatkan pertumbuhan kinerja yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2021 lalu, kontribusi BLU terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 27,5 persen atau tumbuh sebesar 8 persen, dua kali lipat melebihi target.

“Saya selalu ingatkan kepada teman-teman. Kita mensyukuri kondisi keuangan membaik, namun kita juga harus tetap kritis terhadap diri sendiri. Ini benar-benar baik karena kinerja kita atau karena merespons shock dari luar. Oleh karena itu saya berharap dalam kontrak kinerja BLU bisa memisahkan unsur yang bersifat eksogen shock dengan hasil karya dan kinerja nyata,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLU Tahun 2022, di Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022.

Menkeu mengatakan kontribusi BLU dalam menangani shock merupakan hasil kinerja yang penting. Namun Menkeu mengingatkan jangan hanya mereduksi dan menunjukkan dalam headline angka capaian saja. Melainkan harus betul-betul mencerminkan kualitas organisasi.

Menkeu menekankan pentingnya untuk memastikan adanya perbaikan kualitas organisasi yang meliputi leadership, manajemen, kualitas SDM, pelayanan dan tata kelolanya.

“Saya berharap kepada seluruh pimpinan, pengurus, dan dewan pengawas BLU untuk terus meningkatkan kompetensi. Setiap guncangan merupakan sebuah kesempatan belajar dan  membuat kita semakin kuat. Ini yang saya harapkan sesudah lebih dari dua tahun mengalami guncangan yang sangat hebat. Jangan biarkan berlalu begitu saja tanpa ada pelajaran. Bahkan, ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki dan berinovasi dan bertransformasi,” tambahnya.

Teknologi Digital

Menkeu mengharapkan dalam proses pemulihan ekonomi saat ini, BLU terus melakukan perbaikan. Utamanya transformasi dalam aspek penggunaan teknologi digital. Menkeu ingin agar BLU bisa melihat secara detail efisiensi dan inovasi yang muncul dari penggunaan teknologi digital dengan berfokus kepada perbaikan layanan dan tujuan pendirian BLU.

Menkeu juga menekankan pentingnya penggunaan barang/prasarana produk dalam negeri oleh BLU dalam pelaksanaan tugasnya. Penggunaan produk dalam negeri tersebut dapat menciptakan speed over linked kepada ekonomi dalam negeri sehingga dapat berkembang.

“Saya harap para pengelola dan pengawas BLU untuk jangan business as usual. Dua tahun terakhir agar betul-betul melihat secara detail pengadaan dari berbagai alat-alat kesehatan dan pendidikan. Pikirkan kalau anda membelanjakan di dalam negeri, maka berapa kesempatan kerja tercipta di dalam negeri,” lanjut Menkeu.

Menkeu juga berpesan agar BLU juga terus meningkatkan tata kelolanya. Menkeu meminta kepada jajaranya khususnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk sistem rating BLU. Hal ini supaya masyarakat bisa melihat kinerja pengelolaan BLU secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas adalah bagian dari tata kelola dan bagian dari kewajiban pemerintah untuk menjaga kepercayaan rakyat.

Menkeu mengatakan BLU adalah jendela dan pintu masyarakat untuk melihat bagaimana pemerintah bekerja yaitu ketika berinteraksi langsung dengan pelayanan dari BLU.

“Sistem pengendalian internal BLU menjadi sangat penting. Ini juga untuk menjaga tata kelola keuangan dan kinerja. Saya juga akan terus mendorong berbagai inisiatif kebijakan sehingga dapat terus memperbaiki kinerja BLU termasuk menggunakan aset-aset yang dimiliki,” terang Menkeu.

Menkeu akan terus mendukung berbagai inovasi di bidang regulasi BLU sehingga rakyat bisa merasakan bahwa pengelolaan negara ini secara profesional dan baik. Menkeu juga mengatakan bahwa BLU integrated online system akan memberikan sebuah database yang mereferensikan perbaikan berbagai kebijakan. (BRN)