2023, Pemerintah Pertajam DAK untuk Pembangunan Daerah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (Foto: Bappenas)
Jakarta – Pemerintah akan melakukan penajaman kebijakan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023. Hal ini meliputi baik dari segi tematik, lokus prioritas, hingga efektivitas program. Tujuannya adalah agar DAK tersebut benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.
“Pada tahun yang akan datang, kita akan memulai mempertajam itu supaya Dana Alokasi Khusus benar-benar efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dana Alokasi Khusus sebenarnya untuk mempertautkan, menyinkronkan, tujuannya adalah menyinkronkan program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan resminya, Kamis, 14 April 2022.
Suharso Monoarfa menjelaskan, jalan daerah yang lebih dari 40 persen dalam kondisi rusak. Padahal jalan provinsi/kabupaten/kota tersebut mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di tanah air.
“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,” ungkap Suharso.
Suharso menanbahkan, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang akan mengatur penanganan jalan daerah tersebut.
“Akan diupayakan ke depan, mungkin dalam bentuk inpres (instruksi presiden) untuk jalan provinsi dan inpres jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan buat jalan-jalan produktif, yang menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah produksi dan daerah-daerah konsumennya,” ujarnya.
Penajaman Kualitas
Selain penajaman DAK, di dalam Ratas Presiden Jokowi juga menginstruksikan penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Suharso menyampaikan, harus ada pengurangan belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program.
“Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp977 triliun dan sekitar Rp620 (triliun)-an itu adalah untuk belanja non-ops. Dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya yang harus ditingkatkan. Utamanya belanja-belanja yang tidak langsung pada program untuk dikurangi,” ucap Suharso.
Pada RKP tahun 2023, pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan pengangguran. Kemudian, peningkatan decent job, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. (SAN)
