Jakarta –  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Bank Dunia dalam pelaksanaan National Affordable Housing Program (NAHP). Program ini menjangkau sebanyak 263.520 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh Indonesia.

“Proyek NAHP berhasil memenuhi sebagian besar indikator proyek dalam menyalurkan 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik rumah pertama. Program ini juga telah melayani 233.098 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan melalui hibah dan dukungan teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap rumah layak huni,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayatdalam siaran pers, Rabu, 24 Mei 2023.

Hidayat menjelaskan, penyediaan rumah layak huni dan terjangkau khususnya bagi MBR merupakan prioritas Pemerintah Indonesia. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan keterbatasan ruang fiskal menjadi tantangan yang semakin berat.

“Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang luar biasa, kerja sama tim, dan kemitraan Bank Dunia serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan NAHP. Ini merupakan solusi berkelanjutan dan terobosan signifikan untuk memudahkan masyarakat mengakses rumah layak huni,” terangnya.

Kendala Penyaluran

Pencapaian penyaluran dana NAHP, imbuhnya, juga menghadapi kendala di lapangan dan keterbatasan fisik karena pandemi Covid-19. Meskipun demikian, NAHP berhasil menyalurkan BP2BT dan BSPS kepada segmen MBR dan informal. Selanjutnya, pengembangan sistem Quality Assurance and Quality Control (QAQC) yang memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang serta memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan layak.

Menurut Hidayat, NAHP juga berperan dalam pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS), studi pasokan rumah terjangkau, serta strategi untuk PT SMF (perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) mendorong pertumbuhan pasar KPR. Berikutnya, pengembangan studi kasus untuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan terjangkau, serta Housing Policy Grand Design yang mendalam dan multidimensi.

Program Bank Dunia ini juga meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan sektor perumahan di Indonesia untuk mencapai skala dan kapasitas dalam menciptakan akses universal terhadap perumahan layak dan terjangkau. Keberhasilan dan pencapaian NAHP tidak akan terlaksana tanpa kolaborasi yang solid, inovasi yang kuat, dan komitmen kuat berbagai pemangku kepentingan yang menghasilkan dampak signifikan dan tahan lama.

“Selain memberikan bantuan akses rumah layak huni bagi MBR melalui BSPS, NAHP juga mengadopsi penggunaan teknologi ferosemen dalam program BSPS untuk membangun rumah yang memenuhi standar dan mengurangi risiko gempa. NAHP juga memberikan dukungan teknis untuk mendukung reformasi kebijakan sektor perumahan sekaligus meningkatkan kapasitas sektor tersebut,” katanya.

Problem Urbanisasi

Manajer Operasional Bank Dunia Regional Indonesia dan Timor-Leste, Bolormaa Amgaabazar menyampaikan, pesatnya urbanisasi telah menyebabkan besarnya permintaan rumah di seluruh Indonesia. Namun, negara ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya. Baik dalam kuantitas yakni unit rumah maupun kualitas produk hunian.

“Tahun 2017 Bank Dunia menyediakan US$450 juta untuk NAHP guna mendukung sektor perumahan terjangkau di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian PUPR. Program ini bertujuan meningkatkan akses rumah terjangkau bagi MBR sekaligus mendukung pemerintah memenuhi sasaran Sustainable Development Goals (SDG’s) 11.1. Yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, berkelanjutan dan mendukung pencapaian target PSR,” katanya.

Keberhasilan program ini menunjukkan kemitraan yang erat antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang mengakar di pasar perumahan Indonesia. NAHP membantu mendukung program perumahan Pemerintah yang telah berlangsung lama dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi calon pembeli rumah pertama dengan produk subsidi KPR BP2BT yang ramah pasar dan juga memenuhi kebutuhan para pekerja informal yang sebelumnya kurang terlayani.

Program ini juga melayani rumah tangga segmen Bottom-of-Pyramid (BOP) dengan memberikan bantuan teknis dan hibah untuk memperbaiki rumah sub-standar melalui komponen BSPS. Upaya multi-segi yang membawa perubahan struktural pada rantai nilai perumahan yang kompleks di Indonesia membutuhkan pendekatan progresif dan inovatif yang dikatalisasi dengan alat dan teknologi transformatif dan diterima oleh masyarakat luas.

“NAHP telah berkontribusi pada visi Pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia Green and Affordable Housing Platform untuk mewujudkan perumahan rendah karbon pada tahun 2050, serta bertujuan untuk meningkatkan investasi sektor swasta secara signifikan sekaligus mengurangi beban fiskal Pemerintah Indonesia. Kami harap NAHP juga dapat meningkatkan upaya penyediaan perumahan yang aman, layak, dan terjangkau bagi semua masyarakat di Indonesia,” pungkasnya. (BRN)