Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Gandeng Asmindo, Anggota REI Dapat Harga Khusus Furnitur

Gandeng Asmindo, Anggota REI Dapat Harga Khusus Furnitur

  • calendar_month Selasa, 27 Sep 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menjalin kerja sama pemasaran produk furnitur dengan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo).

“REI menggandeng Asmindo untuk pemasaran produk meubelair dan kerajinan milik asosiasi tersebut. Cakupan kerja sama ini yaitu promosi produk meubelair untuk proyek perumahan anggota REI,” tutur Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI), Paulus Totok Lusida, seusai Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) REI dan Asmindo, di Jakarta, Selasa, 27 September 2022.

Melalui kerja sama ini, kata Totok, proyek perumahan milik anggota REI akan menjadi pasar potensial bagi produk furnitur dari Asmindo. “Perumahan buatan anggota REI dapat memanfaatkan furnitur buatan anggota Asmindo. Durasi kerja sama yaitu dua tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama,” ucapnya.

Ketua Umum Asmindo Dedy Rochimat mengatakan, pihaknya akan memastikan pemberian informasi seputar produk furnitur bagi anggota REI. “Dengan kerja sama ini juga akan tersedia dukungan harga khusus produk furnitur bagi perumahan anggota REI,” ucap Dedy.

Kuasai Pasar

Hadir dalam penandatanganan MoU itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki. Teten berharap produsen furnitur nasional bisa menguasai pangsa pasar dalam negeri. “Pemerintah berharap agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menguasai pangsa pasar dalam negeri. Kalau produsen sudah kuat di pasar domestik, tentu bisa bersaing dengan produk impor,” tegas Teten.

Teten menyebutkan, pihaknya senantiasa mendukung pertumbuhan produsen furnitur skala UMKM. “Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjamin keberlangsungan UMKM dan program substitusi impor,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan agar target satu juta UMKM untuk onboarding ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus segera tuntas tahun 2022. Pasalnya, masuknya produk-produk UMKM di e-katalog LKPP dapat memperkuat posisi pelaku UMKM di pasar tanah air. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sarana Jaya Komit Tingkatkan Kualitas dan Integritas Karyawan

    Sarana Jaya Komit Tingkatkan Kualitas dan Integritas Karyawan

    • calendar_month Rabu, 3 Jul 2024
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Universitas Brawijaya hari ini, Rabu (3/7) telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Seremonial berlangsung di Gedung Sarana Jaya, Gambir, Jakarta Pusat, dihadiri oleh Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra […]

  • UU CK Diharapkan Pacu Program Hunian MBR

    UU CK Diharapkan Pacu Program Hunian MBR

    • calendar_month Sabtu, 20 Nov 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dapat mendorong  pembangunan perumahan di Indonesia. Beleid ini beserta aturan turunannya diharapkan dapat meningkatkan peluang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses kebutuhan rumah bersubsidi. “Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Satgas Percepatan Sosialisasi UU CK […]

  • Edisi September 2020

    Majalah REI Edisi September 2020

    • calendar_month Sabtu, 5 Sep 2020
    • 0Komentar

    Dilema Perizinan Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua Masalah kepastian hukum berusaha selalu menjadi persoalan di Indonesia. Terlebih yang berkaitan dengan ritual perizinan tak ubahnya bagai “penyakit” yang sudah sangat lama diidap tetapi tidak kunjung terobati. Berbagai regulasi yang sudah dibuat untuk menertibkan ritual buruk perizinan ini di pusat, nyatanya tetap tumbuh subur […]

  • Pemerintah Jamin Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

    Pemerintah Jamin Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum

    • calendar_month Kamis, 25 Mar 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dan kepentingan umum akan lebih mudah. Hal ini seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kami berharap PP […]

  • Menteri ATR/BPN

    Menteri ATR/Kepala BPN: Bangunan Tak Sesuai Tata Ruang akan Ditertibkan

    • calendar_month Minggu, 23 Okt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang juga selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur berharap pemerintah daerah turut bekerja sama mematuhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Kalau sebetulnya aturan dipatuhi, punya komitmen yang kuat antar pemerintah daerah dengan RDTR itu kemungkinan akan mereduksi permasalahan-permasalahan. Terkadang wilayah itu tidak bisa dibangun namun […]

  • Pemerintah memastikan pencairan dana tambahan kuota FLPP cair.

    Insentif PPN DTP Berkontribusi pada Performa Sektor Properti

    • calendar_month Sabtu, 6 Jul 2024
    • 0Komentar

    Jakarta – Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terbukti bermanfaat bagi pembeli rumah pertama. Kebijakan ini memiliki magnitude yang cukup baik, dan dampak positifnya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga pengembang. “Menurut Knight Frank Indonesia, kebijakan PPN DTP sebagai stimulus yang dirilis oleh Pemerintah di tengah masa pemulihan ekonomi memang tidak terelakan, […]

Translate »
expand_less