Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur secara komprehensif dan menjamin upaya pelestarian lingkungan.

“Kita bukan hanya membangun kawasan inti saja, infrastruktur juga kita bangun, termasuk jalan tol. Salah satunya Jembatan Pulau Balang yang akan menjadi salah satu tulang punggung penghubung Kota Balikpapan dengan Ibu Kota Nusantara,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam keterangan pers yang dikutip Minggu, 16 Juli 2023.

Proyek jalan tol yang saat ini sedang dikerjakan dapat menghemat waktu tempuh perjalanan dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Selain infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, pemerintah juga membangun Bendungan Sepaku Semoi sebagai infrastruktur penyedia kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN.

“Bendungan Sepaku Semoi sudah 92 hingga 93 persen selesai. Semoga di bulan Agustus mendatang bisa segera beroperasi. Airnya mulai dibendung dan kemudian nanti akan terlihat bahwa bendungan ini akan dipakai sebagai sumber debit air, menjadi suplai air bagi Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitar,” ujar Wamenkeu.

Wamenkeu mengatakan semula bendungan itu hanya untuk mendukung area Balikpapan saja. Namun, ke depannya, bendungan tersebut juga akan mendukung IKN dan daerah sekitarnya sehingga dapat berperan sebagai pengairan dan irigasi sekaligus menjadi sumber debit air.

“Kita sinergikan banyak sekali pembangunan yang memang sudah on going ketika membangun IKN,” kata Wamenkeu.

Pembangunan IKN bertujuan untuk memberikan kesempatan serta peluang yang lebih merata dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Pemindahan IKN merupakan upaya mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada Jakarta. Rencana tersebut mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

“Kita punya visi yang besar untuk memeratakan pembangunan. Kita membangun di luar Jawa. Jawa adalah Jakarta, ibu kota kita sekarang. Presiden memberikan arahan, kita berdayakan luar Jawa. Kita bangun Ibu Kota Nusantara,” ujar Wamenkeu.

Sumber Dana

Wamenkeu menegaskan Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung pendanaan pembangunan KIPP IKN yang luasnya mencapai 6.600 hektar melalui APBN. Sementara, pembangunan kawasan yang lebih besar menggunakan skema pembiayaan kreatif seperti blended finance.

“Komitmen dari Kementerian Keuangan adalah untuk terus mendukung pendanaan dan memastikan bahwa Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang kita bangun dengan uang APBN. Kombinasi antara uang investor, uang dari pengusaha, uang APBN. Terutama APBN untuk konstruksi, infrastruktur dan jaringan-jaringan dasar,” kata Wamenkeu.

Selain melalui pembiayaan kreatif, pemerintah juga mendorong penggunaan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat penyediaan infrastruktur di IKN. Wamenkeu mengungkapkan KPBU telah berjalan di beberapa unit investasi, termasuk rumah-rumah hunian.

“Ini menjadi contoh bahwa Pemerintah Indonesia bisa membangun dengan menggunakan public private partnership. Dengan sudah mulai ada public private partnership,menunjukkan pihak swasta memiliki minat yang baik untuk ikut bersama pemerintah membangun beberapa unit-unit investasi,” ujar Wamenkeu. (BRN)