Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diminta menyiapkan skema pembiayaan serta pendataan hunian terkait kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal itu mutlak agar pelaksanaan pembangunan perumahan serta mendukung penyusunan grand design pembangunan perumahan MBR, utamanya sektor informal.
“Kami mengapresi langkah BTN dalam penyusunan grand design pembiayaan perumahan untuk MBR. Salah satu hal yang penting saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah,” beber Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto dalam keterangan pers, Rabu, 13 Juli 2022.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Bank BTN, Selasa, 12 Juli 2022, imbuh Iwan, pihaknya membahas dua agenda utama yakni grand design pembiayaan perumahan untuk segmen MBR sektor informal serta kajian optimalisasi ekosistem perumahan MBR di Indonesia.
Iwan menerangkan, harus ada kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia khususnya bagi MBR sektor informal. Pasalnya, MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah sehingga bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan.
“Data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa menjadi dasar program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Jadi ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan,” kata Iwan.
Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD) Bank BTN, Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan hunian MBR sektor informal memerlukan dukungan pemerintah dan perbankan. Selain itu, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.
“Kami memiliki produk yang dapat ditawarkan kepada segmen MBR informal baik rumah tapak maupun rumah susun. Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan rusun sehingga MBR informal bisa memiliki rumah yang layak huni,” terangnya. (BRN)
