Jakarta – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menetapkan rencana pelaksanaan delapan isu strategis bidang perumahan pada tahun 2023. Hal ini bertujuan mendorong penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

“Ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun ini,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Kedelapan isu strategis tersebut, yakni pertama, dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tematik dan Direktif Nasional Tahun 2023. Kedua, kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR). Utamanya pemeliharaan dan rehabilitasi aset yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Ketiga, Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan stunting.

Adapun isu yang keempat adalah dukungan terhadap penanganan kumuh melalui keterpaduan penanganan kawasan melalui integrasi program perumahan dan cipta karya. Isu strategis kelima yakni dukungan penyediaan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Isu ke-6 yaitu penanganan rumah khusus untuk penyediaan rumah terdampak bencana termasuk program pemerintah, masyarakat di wilayah perbatasan dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ketujuh adalah dukungan terhadap pengembangan kawasan prioritas bidang PUPR untuk mendukung target RPJMN 2020 – 2024 dan Direktif Nasional. Terakhir, isu ke-8 adalah penanganan backlog rumah MBR dalam rangka pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR).

“Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023, anggaran Direktorat Jenderal Perumahan tahun ini sebesar Rp 6,976 triliun. Penggunaannya antara lain untuk program perumahan bagi masyarakat di Indonesia,” ucap Iwan.

Anggaran Sektoral

Sedangkan target dan anggaran per sektor, imbuh Iwan, antara lain dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya senilai Rp 0,507 triliun. Rinciannya, belanja operasional dan non operasional sebesar Rp 0,305 triliun dan dukungan lainnya senilai Rp 0,202 triliun. Selanjutnya untuk pembangunan 5.347 unit rumah susun senilai Rp 2,002 triliun. Angka itu termasuk anggaran kegiatan multi years contract (MYC) tahun 2022 – 2023 dan program OPOR sebanyak 59 tower dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN sebanyak 22 Tower.

Anggaran pembangunan 3.362 unit rumah khusus (rusus) senilai Rp 0,891 triliun, termasuk loan Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP), kegiatan OPOR sebanyak 360 unit dan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN secara MYC 2022 – 2024. Untuk penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp 3,194 triliun, untuk bantuan rumah swadaya sebanyak 145.000 unit melalui skema BSPS dengan mendukung PKE.

“Kami juga berharap dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi dari sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung program penyediaan bagi masyarakat. Tersedianya hunian yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan masyakat. Sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan adanya sektor industri dan lapangan pekerjaan,” pungkasnya. (BRN)