Kementerian PUPR Kebut Pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi IKN
Ilustrasi hunian pekerja konstruksi di IKN. (Foto: Kementerian PUPR)
Jakarta – Pembangunan hunian pekerja konstruksi Ibu Kota Nusantara (IKN) ditagetkan rampung pada tahun 2023. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Kami terus memantau dan mempercepat pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi di IKN,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 November 2022.
Iwan menjelaskan, pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi berupa rumah susun (Rusun) memiliki anggaran sebesar Rp567,008 miliar. Kementerian PUPR menargetkan pembangunannya selesai awal tahun 2023 mendatang. Hal ini untuk mendukung proses pembangunan di IKN.
Menurut Iwan, pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi tersebut rencananya dilaksanakan selama 145 hari kalender. Pembangunan dimulai sejak 29 Agustus 2022 hingga 20 Januari 2023, dengan kontraktor pelaksana pembangunan adalah PT. Wijaya Karya Gedung – PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. KSO.
Dalam proses pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).
“Pertama adalah environmental atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua adalah social atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN,” urai Iwan.
Ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisiensi dan efektif.
Teknologi Konstruksi
Pemanfaatan teknologi konstruksi modular pada pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kriteria ESG. Selain itu, menjadi prototipe lean and green construction di Indonesia.
“Dalam proses pembangunan hunian pekerja konstruksi ini setidaknya ada sebanyak 368 pekerja yang terlibat. Kami juga menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi kontruksi,” tutup Iwan.
Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan infrastruktur dasar di IKN sejak awal September 2022 lalu. Pembangunannya berupa jalan tol dan jalan nasional, penyediaan air baku, rumah untuk pekerja konstruksi IKN. Terakhir, penyiapan lahan siap bangun (land development). (SAN)
