Jakarta – Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045. Untuk mencapainya, Indonesia dan Asian Development Bank (ADB) meluncurkan kajian ruang lingkup (scoping study) bagi IKN.

“Kajian ini memberikan momentum dan arah yang jelas bagi kami untuk menjadi kota netral karbon pertama di Indonesia pada 2045,” kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2022.

Bambang mejelaskan, kajian ruang lingkup (scoping study) untuk memetakan langkah-langkah bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi kota netral karbon pada 2045.

“Sebagai ibu kota berbasis hutan berkelanjutan yang pertama di dunia, Nusantara siap memimpin kontribusi Indonesia di panggung global dalam memitigasi dampak perubahan iklim,” imbuh Bambang.

Kajian ini mengindikasikan bahwa pembangunan Nusantara sebagai kota hutan berkelanjutan akan mendorong upaya rehabilitasi yang lebih ambisius di kawasan IKN. Bila telah selesai diterapkan, rencana Nusantara untuk menjaga 65% dari kawasannya sebagai kawasan yang dilindungi (melalui proses restorasi dan rehabilitasi).

Harapannya, dapat meningkatkan penyerapan karbon dan memungkinkan IKN menyerap karbon lebih banyak dari yang dilepaskan (net sink) sebelum 2030, sebelum mencapai posisi netral karbon pada 2045.

Kajian ini lebih jauh mengidentifikasi langkah-langkah bagi Nusantara untuk berada dalam jalur pencapaian nol emisi karbon. Hal tersebut antara lain dengan melindungi dan merestorasi sekurang-kurangnya 166.000 hektar kawasan hutan IKN.

Otorita IKN juga perlu merehabilitasi kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti koridor alam dan biodiversitas. Rehabilitasi juga untuk daerah tangkapan air (kawasan di hulu sungai yang memasok air ke sungai).

Bahan Rendah Karbon

Kajian ini juga mencatat bahwa pembangunan di kawasan urban IKN perlu memanfaatkan bahan-bahan rendah karbon. Sekurang-kurangnya 80% energi di IKN perlu dihasilkan dari sumber-sumber baru dan terbarukan, dan 80% penduduknya bermobilitas menggunakan transportasi umum.

Langkah tersebut juga akan berkontribusi pada target pencapaian nol emisi karbon Indonesia pada 2060. Demikian hanya target pencapaian net sink di sektor lahan pada 2030, yang selaras dengan NDC Indonesia untuk mendukung Kesepakatan Paris. Kajian ini merupakan analisis komprehensif pertama terkait regionally and locally-determined contributions di tingkat kota di Indonesia.

“Partisipasi aktif pemerintah provinsi, kota dan kabupaten—yang berada di garda depan implementasi kebijakan nasional—sangatlah penting bagi pencapaian komitmen nasional terhadap Kesepakatan Paris,” ujar Wakil Presiden Urusan Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik, Ahmed M. Saeed.

“ADB senang dapat membantu Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengambil satu langkah tegas dalam perang melawan perubahan iklim,” sambungnya. (SAN)