BOGOR – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk  atau BTN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Program ini sebuah kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Program tersebut merupakan hasil inisiasi dari pertemuan Kementerian PKP, BP Tapera dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 7 Februari 2025 lalu, yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data oleh BPS. Sinergi  konkret antara kementerian dan lembaga tersebut akhirnya menunjuk BTN sebagai bank pelaksana tunggal dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Simbolisasi itu dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan selain alokasi rumah subsidi untuk guru, pemerintah juga menyiapkan alokasi untuk Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari berbagai profesi lainnya. Selain alokasi 20.000 unit rumah untuk guru, pemerintah juga menyiapkan rumah untuk tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 20.000 unit, untuk bidan sebanyak 10.000 unit, perawat 15.000 unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5.000 unit.

“Kami juga sudah alokasikan untuk petani, nelayan, dan buruh. Dengan bantuan BPS, program ini bisa lebih tepat sasaran dan rumah subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang yang tidak berhak,” tutur Maruarar.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru. Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik.

“Jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia. Kami ingin agar para guru dapat bekerja lebih baik lagi, dengan peningkatan kesejahteraan dan kepemilikan rumah yang layak,” kata Abdul.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia, BPS bertugas mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

“Kami mendapatkan data administrasi guru dari Dikdasmen, kemudian kami padu-padankan dengan data tunggal yang disebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta kami lengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan. Hasil dari DTSEN tersebut, kami kembalikan ke  Dikdasmen untuk dimanfaatkan dalam program ini,” jelas Amalia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya pemenuhan kebutuhan tiga juta rumah dengan penyediaan pembiayaan yang terjangkau untuk seluruh segmen MBR.

“Kami berkomitmen mengawal 20.000 unit kuota untuk guru tahun ini, jangan sampai yang tidak berhak ikut menikmati fasilitas KPR Subsidi,” kata Heru.

Pembiayaan BTN

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau. Dia berharap program ini terus berjalan karena masih banyak guru yang belum punya rumah layak huni. Dengan begitu, guru bisa lebih konsentrasi mengajar.

“Kalau boleh usul, kita tambahkan tahun depan, selain guru ASN (aparatur sipil negara), kita tambahkan dengan guru-guru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan swasta,” ungkapnya.

Nixon menargetkan, pada tahun 2025, program ini dapat memberikan sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp3,4 triliun. Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,  Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi.

“Sama dengan skema pembiayaan yang digunakan adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada umumnya,  untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup  bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta,” jelasnya.

Sebagai tahap awal, BTN menggelar akad kredit serentak pada tanggal 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah masing-masing yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur), Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun.

Sebagai pemain utama di KPR nasional, kata Nixon, BTN selama ini telah menunjukkan kepeduliannya terhadap insan pekerja sektor pendidikan. Hal itu terlihat dari total penyaluran rumah untuk tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak tahun 2021. Selama tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit. (MRI)