BOGOR – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menyatakan akan terus mendukung program 3 juta rumah dengan pembiayaan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia termasuk membantu para guru untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau,

BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia di Pesona Kahuripan, Bogor, Selasa (25/3).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyatakan akan terus mendukung program 3 juta rumah dengan pembiayaan terjangkau bagi semua masyarakat Indonesia. Saat ini BP Tapera mengelola dua program yaitu dari dana peserta yang dikenal dengan pembiayaan Tapera dan program kedua yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Sejak tahun 2022 hingga per saat ini kami telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp81,7 triliun untuk 697.913 unit rumah. Sedangkan pada pembiayaan Tapera sejak tahun 2021 hingga 2024 telah berhasil menyalurkan 19.267 unit rumah senilai Rp3,02 Triliun,” ujar Heru dalam sambutannya.

Dia menambahkan, sejak 20 Oktober 2024 – 24 Maret 2025 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera FLPP telah terealisasikan sebanyak 139.515 unit rumah. “Kami siap mengawal 20.000 rumah untuk guru. Siap mempromosikan kualitas  dan ketepatan sasaran KPR subsidi,” ungkap Heru Pudyo Nugroho.

Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil inisiasi dari pertemuan Menteri PKP, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komisioner BP Tapera pada 7 Februari 2025 lalu, yang membahas pentingnya pembangunan perumahan untuk guru, didukung dengan konsolidasi data oleh BPS.

Peluncuran program ini ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota besar yakni Bogor (Jawa Barat), Banda Aceh (Aceh), Medan (Sumatera Utara), Pontianak (Kalimantan Barat), Makassar (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Jayapura (Papua).

Acara ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti,  Seskab Letkol Teddy  Indra Wijaya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar.

Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi untuk kolaborasi ini.  “Semoga para guru bisa bekerja lebih baik, fokus pada pendidikan. Guru adalah agen pembelajaran, agen perubahan dan pembangunan peradaban,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengharapkan dengan adanya kolaborasi antar lintas ini tidak ada lagi program yang tidak tepat sasaran. “Data BPS sangat membantu dan diharapkan setelah tepat sasaran juga berkualitas seperti perumahan saat ini,” ujarnya.

Skema Pembiayaan

Ditargetkan, pada 2025 program ini dapat membantu sebanyak 20.000 unit rumah subsidi kepada guru-guru di seluruh Indonesia dengan total nilai pembiayaan mencapai RpRp3,4 triliun.

Sasaran program ini adalah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi, antara lain belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, memiliki masa kerja minimal dua tahun, dan penghasilan tidak lebih dari Rp7 juta (belum menikah) atau Rp8 juta (sudah menikah).

Skema pembiayaan yang dapat digunakan adalah KPR FLPP untuk masyarakat umum dan guru non-PNS, sedangkan KPR Tapera untuk guru PNS. Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5% sepanjang tenor, uang muka minimal 1% dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Sebagai tahap awal, digelar akad kredit serentak pada tanggal 25 Maret 2025 untuk 300 debitur, baik secara onsite maupun online yang tersebar di 8 wilayah masing-masing yaitu Bogor (Perumahan Pesona Kahuripan 10 sebanyak 59 debitur), Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, serta Jayapura yang mayoritas berasal dari jenjang SD, diikuti SMP dan SMA, dengan masa kerja di atas dua tahun. (MRI)