Breaking News
light_mode
Beranda » Nasional » Hutama Karya Fungsionalisasi Tol Pekanbaru-Bangkinang Akhir 2021

Hutama Karya Fungsionalisasi Tol Pekanbaru-Bangkinang Akhir 2021

  • calendar_month Minggu, 10 Okt 2021
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – PT Hutama Karya (Persero) tengah merampungkan pembangunan tahap I Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), salah satunya yaitu ruas Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 km. Tahapan konstruksi proyek tol koridor Pekanbaru – Padang (254 km) telah mencapai 74 persen dan ditargetkan dapat fungsional akhir tahun 2021.

“Proyek Tol Pekanbaru – Bangkinang saat ini sudah 74 persen. Kami berharap jelang akhir tahun dapat difungsionalisasi sepanjang 31 km dengan exit tol berada di STA 9 dan STA 40,” papar Direktur Operasi III Hutama Karya, Koentjoro, dalam siaran persnya, Rabu, 6 Oktober 2021.

Koentjoro berharap, proses pembebasan lahan di sejumlah titik dapat segera tuntas sehingga konstruksi pembangunan ruas tol bisa terus berlanjut. “Kami berharap agar pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam proses pengadaan lahan segera menuntaskan lahan. Jika lahan telah bebas, proses konstruksi akan terus kami optimalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, saat menyambangi proyek tol ini, Mei 2021, Presiden Joko Widodo berharap proyek tol ini dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. “Dengan terbukanya banyak ruas jalan tol, kita harapkan adanya percepatan mobilitas barang dan orang. Kita akan memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara lain,” tutur Jokowi.

Nilai Tambah

Pembangunan tol ini dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di sekitar lokasi proyek. Direktur Utama PT HK Infrastruktur (anak usaha Hutama Karya), Aji Prasetyanti menjelaskan, nilai tambah dalam pengerjaan proyek ini antara lain dengan adana pelibatan vendor, supplier, dan subkontraktor lokal. Namun, tentunya rekanan itu harus memenuhi kualifikasi serta seusia standar yang berlaku.

Adapun cakupan pekerjaan bagi rekanan lokal di proyek tol ini antara lain pekerjaan tanah, material agregat, beton ready mix hingga beton precast. “Seluruh rekanan dalam pengerjaaan proyek Tol Pekanbaru-Bangkinang telah melalui proses kualifikasi dan seleksi terlebih dahulu. Mereka juga telah mengikuti prosedur yang berlaku di perusahaan,” tuturnya.

Dengan adanya keterlibatan vendor, supplier dan kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek, maka ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar proyek pun meningkat. Selain itu, kerjasama dengan pengusaha setempat merupakan bentuk optimalisasi sumber daya yang ada di setiap daerah, termasuk di Riau.

“Kami yakin dengan keterlibatan pengusaha lokal sangat membantu HKI mencapai target pembukaan fungsional Tol Pekanbaru – Bangkinang,” tutup Aji. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengerjaan Konstruksi Apartemen The Canary Serpong Hampir Rampung

    Pengerjaan Konstruksi Apartemen The Canary Serpong Hampir Rampung

    • calendar_month Rabu, 8 Mar 2023
    • 0Komentar

    SERPONG – PT Trimitra Propertindo Tbk (Trimitraland) melakukan prosesi topping off The Canary Serpong dengan tema “Reach Up The Sky” pada Minggu, 5 Maret 2023. Rampungnya konstruksi The Canary Serpong menandakan proses pembangunan memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing. Prosesi ini dihadiri oleh jajaran komisaris dan direksi dari PT Trimitra Propertindo Tbk, PT Jakpon Mitra […]

  • REI Dukung Penerapan Keadilan Restoratif pada Problem Hukum Properti

    REI Dukung Penerapan Keadilan Restoratif pada Problem Hukum Properti

    • calendar_month Rabu, 6 Des 2023
    • 0Komentar

    Bandung – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendorong penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menimpa pelaku usaha properti. Hal ini sejalan dengan kesadaran bahwa industri properti merupakan sektor usaha yang rentan beririsan dengan persoalan hukum. “Dalam upaya melakukan edukasi dan advokasi itu, kami mengutamakan tindakan pencegahan serta mendukung restorative justice dalam penyelesaian […]

  • Tahun 2021, Program Perumahan Polri Hanya Tercapai 26 Persen

    Tahun 2021, Program Perumahan Polri Hanya Tercapai 26 Persen

    • calendar_month Selasa, 23 Agt 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Realisasi progam perumahan Kepolisian Negara RI (Polri) tahun 2021 lalu hanya mencapai 10.131 unit rumah. Angka tersebut hanya 25,9 persen dari total target yakni sebesar 39.112 unit rumah di 34 Polda. “Setelah peluncuran program 100 ribu rumah bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) tahun 2021, personel PNPP yang sudah memiliki rumah mencapai 217.192 […]

  • Pemerintah Diminta Terbitkan Kebijakan Pembiayaan Rumah MBR Informal

    Pemerintah Diminta Terbitkan Kebijakan Pembiayaan Rumah MBR Informal

    • calendar_month Senin, 4 Apr 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah harus menerbitkan kebijakan yang mendukung terciptanya akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal. Untuk itu, perlu adanya rumusan konsensus pembiayaan mikro perumahan bagi kelompok MBR informal. “Hambatan terbesar dalam program pembiayaan perumahan MBR informal adalah database by name by address kelompok tersebut,” ungkap Ketua Umum The HUD Institute, […]

  • Menkeu Akui Sistem Perencanaan Anggaran Belum Optimal

    Menkeu Akui Sistem Perencanaan Anggaran Belum Optimal

    • calendar_month Kamis, 8 Jul 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui, proses perencanaan penganggaran terkait pembangunan nasional belum berjalan secara optimal. Padahal, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Beleid tersebut merupakan landasan dan pedoman dalam mendesain proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional agar lebih efektif, berkualitas, […]

  • ATR/BPN Wajibkan KKPR untuk Perubahan Fungsi Hutan

    ATR/BPN Wajibkan KKPR untuk Perubahan Fungsi Hutan

    • calendar_month Jumat, 23 Apr 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mewajibkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi perubahan fungsi kawasan hutan yang belum termuat dalam rencana tata ruang. “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR), wajib melalui KKPR,” ucap Direktur Jenderal Tata […]

Translate »
expand_less