Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini terdapat dua persoalan besar investasi di daerah. Yaitu terkait tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Tata ruang menjadi problem besar investasi di Indonesia. Kalau sekarang namanya KKPR. Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini,” tegas Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

Menurut Presiden, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR. Masalah lainnya, adalah terkait PBG yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama. “Namanya sudah gonta-ganti, dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata, cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” tukasnya.

Presiden pun menegaskan kepada para kepala daerah se-Indonesia untuk segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi di mana 53 persen investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera menyelesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” tandasnya.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi. “Saya sampaikan agar investasi menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujarnya.

Kawal Inflasi

Selain persoalan KKPR dan PBG, dalam arahannya Presiden juga mengajak kepala daerah dan Bank Indonesia untuk menangani inflasi yang menjadi momok bagi semua negara. “Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi. Ini momok semua negara. Patut juga kita syukuri inflasi kita terakhir di angka 5,5 persen. Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semuanya,” ujar Presiden.

Selain itu, Jokowi juga meminta agar para kepala daerah berhati-hati dalam menentukan tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, misalnya tarif air dan angkutan. Kepala Negara meminta agar penyesuaian tarif dihitung secara tepat karena bisa berpotensi menaikkan tingkat inflasi di daerah tersebut.

“Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan itu bisa memicu inflasi naik. Jadi hitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau tidak kuat naik, usahakan sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen karena data yang masuk ke saya ada,” ungkapnya. (BRN)