Jakarta – BUMN Properti diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Mayoritas pembangunan proyek TOD, khususnya di Pulau Jawa, berada di lahan milik perusahaan pelat merah. “Kami berharap BUMN Properti bekerja sama dengan pengembang swasta agar lebih kompetitif. Orientasi perusahaan BUMN apakah hanya sekadar cari keuntungan, ataukah menyediakan fasilitas […]

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini terdapat dua persoalan besar investasi di daerah. Yaitu terkait tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Tata ruang menjadi problem besar investasi di Indonesia. Kalau sekarang namanya KKPR. Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan […]

JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik dan mengapresiasi terbitnya kebijakan pelonggaran (relaksasi) terhadap syarat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk perumahan bersubsidi. REI terus memperjuangkan adanya relaksasi syarat PBG dalam aplikasi SiKumbang, bahkan sejak tahun lalu. Asosiasi berharap aturan tersebut dapat segera dimplementasikan di lapangan, sehingga salah satu kendala dalam penyaluran dana Fasilitas […]

Jakarta – Aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) menjadi satu momok bagi pengembang. Sebab, lahan mereka yang sudah mendapat izin tetapi belum dibangun tiba-tiba ditetapkan sebagai LSD. Untuk itu, harus ada titik temu antara pemerintah dengan pengembang untuk memecahkan permasalahan ini. “LSD Saya lihat aturan yang menjadi satu momok buat developer. Ini memang sesuatu yang harus […]

Jakarta – Keberlangsungan sektor properti menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti mampu menyerap tenaga kerja dan memberi multiplier effect bagi industri lain. “Dampak multiplier yang timbul baik dari sisi forward-linkage maupun backward-linkage yang diberikan industri properti juga menjadi dasar pertimbangan dibentuknya regulasi dan insentif agar properti dapat […]

Jakarta – Pemberlakuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 terkait Izin Lingkungan telah menghambat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah bersubsidi. Hal ini karena salah satu syarat PBG tersebut dinilai sangat membebani program penyediaan papan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Pengurusan PBG bagi rumah bersubsidi terkendala Permen LHK Nomor 4/2021. […]

Jakarta – Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mengeluhkan adanya sumbatan perizinan dan pembiayaan dalam pembangunan perumahan baik di level pemerintah pusat maupun di daerah. Guna mencari solusi atas sumbatan perizinan dan pembiayaan, REI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) DPP REI dan DPD REI, di Jakarta, Selasa, 19 April 2022. “Saat ini terdapat sumbatan dalam pembangunan perumahan. […]

Jakarta – Aktivitas penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) semakin menggeliat. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) langsung tancap gas dalam penyaluran dana FLPP yakni sebanyak 20.327 unit senilai Rp 2,24 triliun per 2 Maret 2022. Berdasarkan data BP Tapera, capaian penyaluran dana FLPP (status 25 Februari 2022) mencapai 13.345 unit senilai Rp 1,47 […]

Jakarta – Pemerintah daerah (pemda) yang belum menetapkan peraturan daerah (perda) pajak dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat menggunakan Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga dua tahun mendatang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang diterima industriproperti.com, Selasa, 1 Maret […]

Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menerapkan kebijakan transisi untuk percepatan pelaksanaan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Guna mengantisipasi belum terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi PBG, Pemda dapat menggunakan Perda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kebijakan ini berdasarkan hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan […]