Jakarta – Pemerintah optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan bergerak semakin cepat sehingga belanja tahun 2023 diharapkan dapat mencegah ancaman resesi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa Pemerintah akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2023 dengan optimisme dan penuh kewaspadaan. “Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia atau 43 persen dari negara-negara itu akan mengalami resesi. Hal ini menurut proyeksi International Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan,” ungkap Menkeu dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Optimisme pemulihan ekonomi didukung arsitektur APBN 2023 sebagai motor penggerak pemulihan. Antara lain, dengan merancang belanja negara yang akan menjaga Indonesia dari ancaman resesi global. Menkeu mengatakan, belanja ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja sektor perlindungan sosial senilai Rp 476 triliun setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat.

Dalam upaya menjaga ketahanan energi, Pemerintah menganggarkan Rp 341 triliun untuk menekan  guncangan di sektor. Hal ini demi menjamin produksi dan ketahanan energi tetap berjalan normal. Adapun alokasi belanja infrastruktur mencapai Rp 392 triliun. Sedangkan belanja untuk kesehatan non-covid sebesar Rp 178 triliun, dan anggaran pendidikan tetap terjaga di Rp 612 triliun.

Adapun belanja negara tahun 2023 untuk pentahapan Pemilu sebesar Rp 21,86 triliun, dan persiapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 23,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi pengembangan infrastruktur mencapai Rp 21 triliun.

“Itulah belanja-belanja yang penting tahun 2023. Kami berharap bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan global yang terjadi. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” ucap Menkeu.

Kinerja APBN 2022

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, APBN Tahun 2022 memperlihatkan kinerja impresif. Dapat terlihat dari berbagai capaian seperti defisit pada angka 2,38 persen dari target sebesar 4,5 persen, serta pendapatan negara sebesar 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen.

“Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat,” ungkap Menko Airlangga.

Terkait pencegahan risiko potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), imbuh Airlangga, Presiden Joko Widodo telah memberikan sejumlah arahan. Dalam jangka pendek, Pemerintah akan mendorong belanja pusat dan daerah untuk penggunaan produk dalam negeri.

Sedangkan pada jangka menengah akan ada perbaikan struktural industri hulu ke hilir mulai dari rantai pasok, SDM, penelitian dan pengembangan. Dalam jangka menengah ini, Pemerintah juga akan mengupayakan akses pasar terutama mempercepat perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA). Termasuk CEPA antara Indonesia dan Eropa, serta beberapa kerja sama dari pasar non tradisional.

Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, Menko Airlangga menuturkan, Pemerintah akan mengoptimalisasi belanja pusat dan daerah untuk program padat karya baik di kota maupun desa. Selanjutnya, perluasan kerja sama government to government bagi pekerja migran, meningkatkan inklusi keuangan dengan PNM dan KUR, serta program upskilling dan reskilling seperti Program Kartu Prakerja. (BRN)