Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap berupaya menjaga kualitas percepatan penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kendati capaian PTSL terus meningkat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan dan hambatan, seperti di Provinsi Jawa Barat.
“Di sini komplet permasalahan dan tantangannya, dan hari inilah langkah lanjut dari Rakernas (Rapat Kerja Nasional, red). Kerja PTSL yang Bapak/Ibu kerjakan terhadap masa lalu, hari ini, dan masa depan. Ini tidak mudah, sehingga kita cari bagaimana strategi yang tepat,” terang Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dalam keterangan resminya, Sabtu, 14 Mei 2022.
Surya menjelaskan, Proses penyelesaian tersebut, menurut Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN dapat menjadi pilot project sebagai contoh. Alhasil, mekanisme penyelesaiannya dapat berlaku pula di daerah lain.
Peningkatan kualitas pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus dilakukan Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, perlu adanya solusi-solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada, guna mewujudkan kualitas PTSL yang lebih berkualitas.
“Rasanya di Jawa Barat ini kalau bisa diselesaikan permasalahan, bisa kita buat model-model untuk dikembangkan,” ucap Surya Tjandra.
Pendaftaran Tanah
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Gabriel Triwibawa menjelaskan arti penting pendaftaran tanah. Selain menjamin kepastian hukum tetapi pendaftaran tanah juga memberikan informasi pertanahan.
“Pendaftaran tanah selain menghasilkan kepastian hukum, juga memberikan informasi pertanahan, apakah tanah itu sepadan, tanah aset dan lain sebagainya,” jelasnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan mengatakan, persoalan yang dalam pelaksanaan PTSL di Provinsi Jawa Barat ini sudah teridentifikasi.
“Harus kita selesaikan dan cari solusinya,” imbuh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Pembinaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini berlangsung secara luring dan daring yang pesertanya berasal dari seluruh Kepala Kantor di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, turut hadir Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sri Puspita Dewi. Hadir pula Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (SAN)
