Pemerintah Ingin Libatkan Islamic Development Bank Garap Perumahan
Menkeu Sri Mulyani dan Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al Jasser (Foto: BPMI/Setpres)
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia meminta dukungan Islamic Development Bank (IsDB) untuk pengembangan sektor perumahan di tanah air. Hal ini diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat mengikuti pertemuan dengan Presiden IsDB Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, di Washington DC, akhir pekan lalu.
“Indonesia berharap kerja sama yang terjalin dapat diperluas ke sektor ekonomi lain. Termasuk dukungan untuk sektor perumahan bagi masyarakat serta pengembangan industri halal di Indonesia,” terang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan persnya, Selasa, 18 Oktober 2022.
Saat ini, imbuh Menkeu, Indonesia telah berkontribusi dalam bidang pertanian serta rantai nilai pangan (food value chain) bagi negara-negara anggota IsDB. “Dalam hal ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk, kami sepakat pentingnya peningkatan kerja sama di bidang pertanian dan rantai nilai pangan (food value chain) antar-negara anggota IsDB,” tutur Sri Mulyani.
Presiden IsDB menyatakan, selama ini pihaknya telah membantu Indonesia melalui pembiayaan infrastruktur berbagai bidang. Dukungan IsDB terhadap Indonesia antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi lainnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden IsDB juga mengapresiasi kinerja perekonomian Indonesia terutama karena adanya kondisi global yang bergejolak. IsDB juga menyatakan komitmen penuh akan terus mendukung Indonesia melalui pembiayaan pembangunan serta mengajak Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar. Baik melalui peningkatan kontribusi modal maupun penambahan jumlah staf Indonesia di Islamic Development Bank.
Tensi Geopolitik
Pada kesempatan berbeda, Menkeu menyatakan bahwa dinamika global serta ketegangan geopolitik yang tengah berlangsung berdampak meluas. Tidak hanya krisis pangan, energi, lonjakan iflasi, kondisi ini juga memicu sejumlah negara melakukan pengetatan kebijakan moneter.
Banyak negara tertekan menghadapi situasi ini. Berbagai risiko kini memberikan ancaman pada pelemahan ekonomi global. “Beberapa negara benar-benar memerlukan bantuan serius. Kita tak bisa membiarkan hal ini terjadi tanpa melakukan apapun. Harus ada tindakan nyata untuk memitigasi risiko ancaman resesi. Dalam hal ini, Forum G20 mengambil peranan,” terang Menkeu.
Menkeu menjelaskan pada November mendatang, Presidensi G20 Indonesia akan melangsungkan pertemuan pada level pimpinan negara. Menkeu berharap pertemuan tersebut akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perbaikan situasi dunia saat ini.
“Jika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus melakukan sesuatu. Jika kita ingin dunia bangkit dan pulih, maka kita harus berupaya bersama,” pungkasnya. (BRN)
