Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Presidensi G20 Dukung Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

Presidensi G20 Dukung Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan

  • calendar_month Selasa, 11 Okt 2022
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarawati menekankan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan khususnya pasca pandemi. Menkeu menyampaikan ini pada sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit bertema; ‘Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity’ di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin dan Selasa, 10 – 11 Oktober 2022.

“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan. Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati, tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF).

Menkeu menuturkan, pengakuan tersebut membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota. “Pengakuan semacam ini membantu kita untuk meyakinkan negara anggota G20 bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” tegasnya.

Selain itu, Menkeu menegaskan telah ada kesepakatan mekanisme keuangan berkelanjutan yang membutuhkan kontribusi semua negara. Hal ini juga melibatkan semua lembaga termasuk Multilateral Development Bank (MDB) guna mengurangi risiko dan bertujuan memobilisasi lebih banyak dana.

Presidensi G20 Indonesia mendorong peningkatan dukungan pendanaan pembangunan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB. Termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework/CAF). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.

Faktor Pendorong

Lead Co-Chairs of Think 20 (T20) Bambang Brodjonegoro dalam sambutan pembukaan Special Event Toward G20 Summit menekankan faktor penting pendorong pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Investasi dan kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan,” papar Bambang.

Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat. “Penguatan pembangunan kapasitas dan pemberian insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” pungkasnya. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • metland mona

    Metland Luncurkan MONA, Layanan Pelanggan Berbasis AI

    • calendar_month Senin, 24 Mar 2025
    • 0Komentar

    BEKASI – Memasuki usia ke 31 tahun, PT Metropolitan Land Tbk atau Metland dengan bangga meluncurkan MONA (Metland Online Assistant) sebuah virtual assistant chat berbasis AI (Artificial Intelligence). Kehadiran MONA menandai komitmen Metland dalam meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan digital yang inovatif dan responsif. Perkembangan pesat teknologi khususnya di bidang AI mendorong berbagai industri untuk […]

  • Kasus Sengketa Tanah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

    Kasus Sengketa Tanah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2020
    • 0Komentar

    JAKARTA – Diperlukan strategi dalam pencegahan dan penangganan kasus sengketa pertanahan, salah satunya dengan memperbaiki produk hukum pertanahannya. Pemerintah pun meminta masyarakat terutama pemilik tanah kini lebih sadar dalam mengurus dan melengkapi dokumen pertanahannya. “Penanganan sengketa tanah memang menjadi perhatian khusus di Kementerian ATR/BPN saat ini,” ujar R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Penangganan Sengketa dan […]

  • desa wisata

    Wamenparekraf Beberkan 3 Jurus Jitu Majukan Desa Wisata

    • calendar_month Minggu, 4 Jun 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo menekankan tiga hal yang harus dipahami dan dipersiapkan dengan matang oleh pengelola dalam mengembangkan dan memajukkan desa wisata. Pertama, Wamenparekraf Angela menyampaikan bahwa desa wisata harus diposisikan sebagai destinasi. Contohnya, Desa Wisata Wae Rebo yang berada di Nusa […]

  • Perpres Terbit, Pemerintah Setor Modal Awal Rp1 Triliun ke Bank Tanah

    Perpres Terbit, Pemerintah Setor Modal Awal Rp1 Triliun ke Bank Tanah

    • calendar_month Jumat, 31 Des 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) terkait Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah telah diteken Presiden Joko Widodo. Pemerintah bahkan telah menyetorkan anggaran sebesar Rp1 triliun dari rencana Rp2,5 triliun sebagai modal awal bank tanah. Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi mengatakan setoran anggaran pemerintah itu diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal […]

  • Jakarta Lepas Status Ibukota, Kota Jababeka Bersiap Jadi Metropolitan

    Jakarta Lepas Status Ibukota, Kota Jababeka Bersiap Jadi Metropolitan

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2024
    • 0Komentar

    CIKARANG – Jakarta kini tidak lagi berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), tetapi sudah resmi berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Hal itu menyusul pemindahan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur mulai Juli 2024. Setelah perpindahan tersebut, maka Jakarta sepenuhnya akan menjadi pusat perekonomian Indonesia sehingga daerah-daerah sekitarnya khususnya kawasan timur Jakarta memiliki […]

  • Ilustrasi UU CK

    4 Langkah Pemerintah Soal Revisi UU CK

    • calendar_month Minggu, 23 Jan 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk merevisi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dibacakan. Setidaknya, ada empat langkah pemerintah guna menindaklanjuti putusan tersebut. “Dengan waktu dua tahun ini kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk meyelesaikan arahan dari Mahkamah Konstitusi,” ucap Asisten Deputi Moneter dan Sektor […]

Translate »
expand_less