Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Jakarta – Target penerimaan pajak yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 dirancang dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Hal ini seiring upaya pemerintah untuk menahan rambatan yang terjadi akibat naiknya risiko resesi ekonomi global.
“Berbagai langkah reformasi perpajakan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Upaya lainnya adalah melalui perbaikan dan penyederhanaan layanan pembayaran pajak guna terus menjaga kesinambungan penerimaan pajak negara,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, di Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2022.
Selain optimalisasi penerimaan pajak, kata Menkeu, pemerintah juga terus berupaya lebih baik dalam mengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kita harus terus memprioritaskan upaya peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang menghasilkan PNBP Kementerian/Lembaga dan BLU. Caranya yaitu dengan perbaikan regulasi, administrasi, dan sinergi antar-Lembaga,” ujar Menkeu.
Selain dari sisi penerimaan perpajakan, belanja pemerintah juga menjadi fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2023. Menkeu mengungkapkan, rancangan belanja pemerintah pada RAPBN 2023 juga benar-benar mempertimbangkan aspek efisiensi serta produktivitas. Selain itu, RAPBN 2023 juga akan menghasilkan multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian, serta secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“RAPBN Tahun 2023 sisi belanja bertujukan untuk: Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yaitu melalui spending better; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas; Melanjutkan reformasi birokrasi; Mendukung pelaksanaan revitalisasi industri; dan mengembangkan ekonomi hijau,” ujarnya.
Waspada
Sri Mulyani mengatakan RAPBN 2023 memiliki semangat optimisme serta kewaspadaaan yang tinggi. “Optimisme itu karena adanya pemulihan ekonomi hingga triwulan II tahun 2022 yang tumbuh mengesankan yaitu 5,44 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini termasuk yang tertinggi di G20 dan ASEAN,” ujarnya.
Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi yang mengesankan itu berlandaskan pemulihan permintaan domestik dari konsumsi yang masyarakat yang membaik. Pertumbuhan ekspor yang tinggi akibat harga dan menguatnya permintaan komoditas juga ikut mendongkrak pemulihan ekonomi. Sementara itu, inflasi di Indonesia juga masih berada di tingkat moderat yaitu 4,94 persen pada bulan Juli 2022.
“Kinerja pertumbuhan dan inflasi hingga Semester-I 2022 ini memberikan landasan optimisme. Namun, kita tetap menjaga kewaspadaan tinggi karena awan tebal dan gelap dalam bentuk inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi di negara-negara maju. Selain itu, adanya ketegangan geopolitik bahkan mulai melanda perekonomian di Eropa, Amerika Serikat, dan RRT,” terangnya.
Beragam faktor penyebab ketidakpastian ekonomi, imbuh Menkeu, dapat menimbulkan rambatan negatif ke seluruh dunia, yaitu dalam bentuk krisis pangan dan energi akibat dari disrupsi rantai pasok dan kenaikan harga pangan dan energi dunia. Selain itu, kenaikan suku bunga juga menyebabkan gejolak di pasar uang dan arus modal ke luar dari negara-negara berkembang dan emerging.
“Ini berpotensi melemahkan nilai tukar dan memaksa penyesuaian suku bunga ke atas. Dampak rambatan global ini dapat mengancam perekonomiam Indonesia dalam bentuk tekanan harga atau inflasi, pelemahan permintaan, dan juga pelemahan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menkeu.
Dengan begitu, Menkeu mengungkapkan APBN 2023 akan menghadapi tantangan berat sebagai shock absorber bagi masyarakat, ekonomi, dan negara. Meski begitu, kesehatan APBN tetap harus terjaga.
“Namun pada saat yang sama, konsolidasi fiskal untuk memulihkan dan menjaga kesehatan APBN harus terus terjaga dan dengan disiplin dan konsisten,” pungkasnya. (BRN)
