Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Kemenkeu)
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, termasuk yang berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dukungan ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023.
“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 8 Agustus 2022.
Lebih jauh Menkeu menjelaskan, RAPBN Tahun 2023 dirancang agar mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak perekonomian dan ketidakpastian global yang terjadi atau sebagai shock absorber. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo meminta agar APBN dijaga supaya tetap kredibel dan sehat.
“Desain APBN 2023 harus mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sebut sebagai shock absorber. Namun, di sisi lain Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap kredibel dan sustainable atau sehat, sehingga ini adalah kombinasi yang harus terjaga,” ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa tahun 2022 dunia diproyeksikan akan mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi, sementara inflasinya meningkat tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) telah menurunkan proyeksi ekonomi global dari 3,6 persen menjadi 3,2 persen untuk tahun ini dan dari 3,6 persen menjadi 2,9 persen untuk tahun 2023.
“Ini artinya bahwa lingkungan global akan melemah. Sementara tekanan inflasi justru meningkat. Menurut IMF tahun ini inflasi di negara maju akan naik ke 6,6 persen. Sementara inflasi di negara-negara berkembang akan pada level 9,5 persen, ini juga naik sekitar 0,8 persen,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan bahwa dengan adanya kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju, akan terjadi reaksi dari sisi kebijakan moneter dan pengetatan likuiditas sehingga memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan. Untuk itu, Menkeu bersama Gubernur Bank Indonesia terus meramu kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel. Namun pada saat yang sama juga efektif dan kredibel.
Kawal Pertumbuhan
Menurut Menkeu, perekonomian Indonesia tahun 2022 tumbuh sangat baik. Hal ini antara lain tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2022 yang mencapai 5,44 persen. Angka tersebut, menurut Menkeu, berada di atas perkiraan optimistis pemerintah yang mematok pertumbuhan ekonomi kuartal II sebesar 5,2 persen.
Untuk itu, Menkeu mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus terjaga. Utamanya berkaitan dengan faktor domestik karena situasi global penuh ketidakpastian. Faktor dalam negeri antara lain adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah.
“Presiden minta pada tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah. Utamanya untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri. Ini akan mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan keempat. Terutama pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” kata Sri Mulyani.
Dari sisi pendapatan, Menkeu menjelaskan, penerimaan pajak pemerintah dari komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp 279 triliun penerimaan pajak dari komoditas. Demikian halnya dengan bea cukai yang pada tahun 2022 mengantongi Rp 48,9 triliun. Menurut Menkeu, hal itu tidak akan dapat terulang pada level yang sama. (BRN)
