Breaking News
light_mode
Beranda » Headline » Per Juli 2023, Setoran Pajak Capai 65% dari Target APBN

Per Juli 2023, Setoran Pajak Capai 65% dari Target APBN

  • calendar_month Selasa, 15 Agt 2023
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Penerimaan negara dari setoran pajak hingga akhir Juli 2023 mencapai Rp 1.109,1 triliun. Angka tersebut mencapai 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 atau tumbuh sebesar 7,8% secara tahunan.

Kendati mengalami normalisasi, kinerja penerimaan pajak masih tumbuh positif. “Tentu karena berbagai faktor yaitu harga komoditas mengalami normalisasi. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat sehingga memengaruhi kinerja ekspor dan juga berbagai aktivitas di dalam negeri,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam siaran persnya, yang dikutip Selasa, 15 Agustus 2023.

Rincian setoran pajak, capaian Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat Rp636,56 triliun atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98% ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir Juli 2023 tercatat sebesar Rp 417,64 triliun atau 56,21% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 10,60%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil terkumpul sebesar Rp9,60 triliun atau 23,99% dari target. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 44,76%. Sementara itu, PPh Migas tercatat Rp 45,31 triliun atau 73,74% dari target. Dengan raihan tersebut, PPh Migas mengalami kontraksi 7,99%.

“Memang kita perkirakan pertumbuhan penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, namun masih tetap positif. Ini hal yang cukup baik. Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat pertumbuhan bulanan, penerimaan pajak kita di bulan Juni dan Juli mengalami pertumbuhan bulanan negatif. Ini adalah koreksi menuju normalisasi,” jelas Menkeu.

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp149,83 triliun atau 49,40% dari target. Hasil ini mengalami kontraksi sebesar 19,07% dari tahun lalu.

Kinerja PNBP

Menkeu menjelaskan penyebab kontraksi setoran pajak antara lain penurunan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 8,54% sebagai dampak turunnya produksi CHT dari Golongan 1. Selain itu, Bea Keluar juga mengalami penurunan yang tajam sebesar 81,3% disebabkan harga CPO yang rendah, dampak kebijakan flush out tahun 2022, dan turunnya volume ekspor mineral.

“Dari kepabeanan juga yang masih tumbuh adalah bea masuk terutama naik 3,82% karena tarif efektif yang naik dan kurs US Dollar yang dalam hal ini menguat sehingga bisa mengkompensasi penurunan basisnya”, terang Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp 355,5 triliun atau 80,6% dari target APBN. Kinerja PNBP tetap tumbuh positif sebesar 5,4% (yoy) di tengah fluktuasi harga komoditas.

“APBN kita dengan kegiatan ekonomi yang terjaga masih menunjukkan kinerja yang positif dengan penerimaan negara yang masih tumbuh meskipun mengalami moderasi dan belanja yang kita tetap jaga sesuai dengan kualitas dan rencana,” pungkas Sri Mulyani. (BRN)

Penulis

Editor di industriproperti.com ini punya secuil pengalaman menulis di beberapa perusahaan media, baik cetak maupun online. Ayah dua anak yang hobi berburu kuliner lokal saat traveling ini sudah cukup lama bersentuhan dengan dunia properti. Bagi sahabat IP yang ingin kenal lebih jauh Sarjana Biologi Universitas Lampung bisa follow Instagram @oki_baren

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi

    Indonesia Masuki Masa Endemi Covid-19, Jokowi Berharap Perekonomian Melesat

    • calendar_month Kamis, 22 Jun 2023
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemerintah resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia mulai Rabu, 21 Juni 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyatakan Indonesia telah beralih dari masa pandemi menjadi endemi. Presiden berharap keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional. “Pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak makin baik dan meningkatkan […]

  • Ilustrasi Peran Sektor Properti

    Begini Peran Sektor Properti dalam Mengurangi Emisi Karbon

    • calendar_month Sabtu, 26 Feb 2022
    • 0Komentar

    Jakarta – Sektor properti memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan, antara lain dalam hal ruang terbuka hijau, green roof, dan green wall. “Tantangan sektor perumahan dan industri properti dalam mengurangi penggunaan energi fosil dan penurunan emisi karbon, sebetulnya terdapat beberapa inisiatif yang bisa kita lakukan. Terutama […]

  • Ilustrasi Dukungan Bank Indonesia (BI) untuk Sektor Properti (Foto: Adang Sumarna)

    BI Perpanjang Kebijakan DP 0 Persen untuk KPR

    • calendar_month Kamis, 21 Okt 2021
    • 0Komentar

    Jakarta – Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 18 sampai dengan 19 Oktober 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan […]

  • BTN Housingpreneur

    Dukung Inovasi Bisnis Perumahan, BTN Gelar Kompetisi Housingpreneur

    • calendar_month Rabu, 27 Nov 2024
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menggelar ajang kompetisi ide, keterampilan, dan bisnis di bidang perumahan bertajuk BTN Housingpreneur. Ajang tersebut digelar untuk mendorong inovasi di sektor perumahan dengan mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Direktur Distribution & Institutional Funding BTN Jasmin mengatakan, BTN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara memiliki tanggung jawab […]

  • Pasar Properti Pulih, Hunian Sehat Milenial Makin Diminati

    Pasar Properti Pulih, Hunian Sehat Milenial Makin Diminati

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2021
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pasar properti di Tanah Air diproyeksi akan memasuki fase pemulihan di 2022. Ini merupakan momen yang sangat dinanti-nantikan para developer dan property hunter di seluruh Indonesia, sehingga pengembang mulai gencar meluncurkan produk barunya pada tahun depan. Demikian diungkapkan Richard Oh, CEO PT Yiho Jakarta Real Estate Development, pengembang proyek hunian Sentosa Park, dalam […]

  • pembatalan UU Tapera

    Prahara Putusan MK Soal Pembatalan UU Tapera

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • 0Komentar

    Jakarta – Pemangku kepentingan sektor perumahan khawatir munculnya prahara ekosistem pembiayaan perumahan seiring pembatalan UU Tapera yang diputuskan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). “Putusan MK itu bisa menjadi prahara. Bagi pekerja mandiri dan pekerja informal, putusan MK itu merupakan angin segar karena ada delay pelaksanaan tapera. Tapi putusan itu juga mengancam ekosistem pembiayaan perumahan karena ketiadaan […]

Translate »
expand_less