Jakarta – Perum Perumnas telah menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare atau setara 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur. Di atas lahan seluas 3,1 hektare tersebut akan dibangun dua rumah susun (rusun) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rusun apartemen sederhana milik (anami) sebanyak 5.941 unit.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) maupun investor. Di wilayah Jabodetabek kami sudah menyiapkan lima titik, antara lain di Kemayoran dan Pulo Gebang,” kata Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro, saat menerima kunjungan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Kantor Pusat Perumnas, di Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 hektare dan luas efektif 3,1 hektare, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat. Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan. Di Blok K Pulogebang ini nanti akan dibangun hunian bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk calon konsumen MBR.

“Sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun”, ungkap Budi.

Dukungan Perumnas

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta, dalam menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. “Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Fahri.

Wamen PKP Fahri Hamzah saat mengunjungi Kantor Pusat Perumnas (Foto: Istimewa)

Untuk itu Wamen Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujarnya.

Menurut Wamen Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

“”Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” pungkasnya. (BRN)